Parimo,Updatesulawesi – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, secara resmi menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani persoalan pertambangan ilegal di wilayahnya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulteng dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan.
“Jadi kita, dalam membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka upaya untuk penertiban. Baik itu pertambangan galian C, tambang mineral, dan sebagainya,” ujar Anwar Hafid usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (HUT Damkar) di Parigi, Rabu (15/05/2025).
Ia menjelaskan bahwa tugas utama dari Satgas Tambang ini adalah melakukan inventarisasi terhadap kegiatan pertambangan ilegal serta merumuskan tindakan tegas terhadap para pelaku, termasuk mafia ilegal mining yang selama ini kerap merajalela di sejumlah daerah di Sulteng.
“Kalau Satgas Agraria ini kita bentuk sudah hampir dua bulan bekerja, dan sudah mereka laporkan hasilnya. Tinggal kita tindak lanjuti,” tegas Anwar Hafid.
Satgas Tambang yang dibentuk kali ini, kata Anwar, akan lebih banyak melibatkan unsur dari internal Pemerintah Provinsi Sulteng, serta kalangan masyarakat sipil.
Tujuannya agar proses pengambilan keputusan berjalan transparan, independen, dan diketahui oleh publik.
“Supaya dalam pengambilan keputusan nanti, benar-benar dilaksanakan secara transparan ya, independen, dan juga bisa diketahui masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menanggapi aspirasi masyarakat terkait kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.
Banyak warga meminta agar kebijakan tersebut diperpanjang mengingat masih banyak kendaraan yang belum terdaftar.
“Kita akan mempertimbangkan itu untuk memberikan kesempatan lagi kepada masyarakat. Kita melihat ini karena masih banyak yang belum terdaftar, jumlahnya baru 136 ribu yang terdaftar se-Sulawesi Tengah,” ungkapnya.
Untuk memastikan efektivitas program-program prioritas Pemprov, Anwar Hafid menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan para bupati dan wali kota se-Sulteng agar tercipta kolaborasi dalam setiap aspek pembangunan dan pelayanan publik.
“Tugasnya gubernur itu membantu bupati dan walikota,itu intinya”tukasnya
