Parimo,Updatesulawesi — Dalam upaya menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan, Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase, secara resmi membuka Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Senin (21/07/2025).
Kegiatan yang digelar di kediaman Erwin Burase di Kecamatan Mepanga ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan RPJMD untuk zona satu yang mencakup wilayah Kecamatan Moutong hingga Tinombo Selatan.
Konsultasi publik ini bertujuan menyerap aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat, agar dokumen RPJMD disusun secara partisipatif, responsif, dan kontekstual, sekaligus mencerminkan tantangan serta potensi lokal di kawasan utara Parimo.
“Pembangunan adalah proses berkelanjutan. RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tapi komitmen bersama untuk membangun Parimo berdasarkan potensi dan permasalahan nyata di lapangan,” ujar Erwin Burase dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi lintas pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa agar pembangunan berlangsung secara terarah, sinergis, dan berkesinambungan.
Sejumlah akademisi dan pakar pembangunan turut hadir dan memberikan pandangan strategis, di antaranya Prof. Dr. Yunus Kasim, S.E., M.Si., Dr. Yunus Sadino, S.E., M.Si., serta Dr. Yohan, S.E., M.Si. Hadir pula kepala OPD, camat, kepala desa, BPD, serta tokoh masyarakat.
Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, juga hadir mendampingi jalannya forum sebagai unsur teknis, memastikan proses penyusunan RPJMD berjalan sesuai kerangka perencanaan nasional.
Erwin berharap hasil konsultasi ini menjadi landasan konstitusional dan operasional pembangunan yang inklusif dan akuntabel.
“Saya minta forum ini dimanfaatkan dengan baik. Sampaikan saran dan masukan yang membangun agar dokumen ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Parimo,” tegasnya.
Ia mengajak semua komponen untuk menjaga koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, serta memohon ridho Allah SWT agar penyusunan RPJMD berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi daerah dan rakyat.
