Parimo,Updatesulawesi — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) meluncurkan program Sinergi Pemutakhiran Dapodik Berbasis Komunitas Operator dalam Perencanaan untuk Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana atau disingkat SIPEDAS.
Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sarana dan prasarana pendidikan dengan berbasis pada data yang valid dari aplikasi Dapodik.
Kepala Bidang Manajemen SD Disdikbud Parimo, Ibrahim, menjelaskan bahwa SIPEDAS merupakan solusi atas persoalan yang selama ini dihadapi oleh banyak sekolah, khususnya dalam pemahaman mekanisme pengajuan bantuan.
Banyak sekolah yang masih beranggapan bahwa pengajuan bantuan dilakukan melalui proposal, padahal saat ini mekanisme telah beralih ke pemutakhiran data melalui Dapodik.
“Operator dan sekolah masih mengira bantuan bisa diperoleh lewat proposal. Padahal sekarang cukup dengan memutakhirkan Dapodik secara akurat dan lengkap,” ujar Ibrahim saat ditemui pada Rabu (23/07).
Menurutnya, data yang dimutakhirkan dengan baik dan sesuai kondisi riil sekolah akan menjadi prioritas utama dalam pemberian bantuan.
Salah satu tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir pihak sekolah, terutama terkait kerusakan bangunan atau kebutuhan lainnya yang tidak diiringi dengan pemutakhiran data.
Ibrahim mencontohkan, banyak sekolah mengeluhkan kondisi bangunan yang rusak parah, namun karena data Dapodik tidak diperbarui atau tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sekolah-sekolah tersebut luput dari perhatian.
Ia menyebut, unsur penting dalam pemutakhiran antara lain kelengkapan surat tanah, jumlah siswa, dan pengisian formulir dari Kementerian maupun Kementerian PUPR terkait kondisi bangunan.
“Jangan sampai seperti kasus SD Kuala Bugis, yang memviralkan kondisi sekolahnya di media sosial. Mereka tidak menyadari bahwa jumlah siswa hanya 25 orang, sementara mereka meminta pembangunan seluruh ruangan. Padahal pemerintah hanya bisa bantu satu atau dua ruang dulu,” tegas Ibrahim.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak sekolah melakukan input data yang tidak sesuai, seperti mencatat dua unit ruang perpustakaan dan tiga ruang guru dalam satu sekolah, padahal kenyataannya hanya ada satu masing-masing.
“Pemutakhiran harus sesuai kondisi riil. Sekolah seharusnya jujur dalam mengisi data agar tidak merugikan dirinya sendiri dalam penyaluran bantuan,” ujarnya.
Program SIPEDAS, lanjut Ibrahim, merupakan aksi perubahan berbasis komunitas operator sekolah, dengan target jangka pendek menyasar 70 sekolah, jangka menengah menjangkau 435 sekolah, dan jangka panjang akan menyasar seluruh sekolah di Kabupaten Parigi Moutong.
Di tahap akhir, program ini akan menjadi dasar intervensi bantuan yang disesuaikan dengan skala prioritas dan jumlah anggaran, berdasarkan hasil pemutakhiran Dapodik.
“Melalui SIPEDAS, kami ingin mempermudah sekolah dalam memperoleh bantuan, sekaligus memastikan data yang ada benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan,” pungkasnya.
