Parimo,Updatesulawesi.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto Tongani, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerahnya.
Banyak yang belum mengetahui bahwa Sayutin merupakan salah satu sosok yang paling getol dan keras mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera melakukan pelantikan PPPK.
Sayutin dikenal sebagai salah satu pimpinan DPRD yang konsisten mendengarkan aspirasi tenaga honorer serta memperjuangkan kejelasan status kepegawaian mereka.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Parigi Moutong harus segera menuntaskan proses pelantikan PPPK tanpa harus berlarut-larut.
Sebelumya, ia mendorong agar pelantikan dilakukan bertepatan dengan momentum HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Ini bukan hanya soal administratif, tapi soal penghargaan terhadap pengabdian mereka. Saya berdiri bersama PPPK karena saya tahu betapa berat perjuangan mereka menunggu kepastian,” tegas Sayutin, Minggu (31/08).
Politisi Nasdem yang dikenal dekat dengan masyarakat ini juga meminta BKPSDM Parimo segera memberikan klarifikasi resmi kepada seluruh PPPK yang telah lulus seleksi.
Menurutnya, informasi terbuka mengenai jumlah yang sudah memenuhi syarat menerima SK, jumlah yang belum, hingga batas waktu penerbitan SK sangat penting agar tidak menimbulkan keresahan.
Empati Sayutin terlihat dari sikapnya yang tidak segan menyoroti lambannya proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK.
Ia menilai, apabila hambatan justru berada di Badan Kepegawaian Negara (BKN), DPRD siap menurunkan komisi terkait untuk menemui langsung pihak tersebut.
“Jangan sampai keterlambatan ini menimbulkan polemik di daerah. PPPK sudah berjuang, kini saatnya negara hadir memberi kepastian,” ujarnya.
Kepedulian Sayutin tidak hanya sebatas pernyataan politik. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu membuka ruang komunikasi dengan tenaga honorer dan masyarakat. Baginya, aspirasi rakyat harus didengar dan diperjuangkan secara nyata.
“Banyak dari mereka yang datang langsung ke DPRD menyampaikan keluh kesah. Saya dengarkan semua, karena ini bagian dari amanah saya sebagai wakil rakyat,” ungkapnya.
Sikap empati ini membuat Sayutin dikenal sebagai salah satu pimpinan DPRD yang peduli dengan persoalan honorer dan PPPK.
Baginya, perjuangan ini merupakan bukti bahwa jabatan publik harus digunakan untuk melayani masyarakat, bukan sekadar simbol kekuasaan.
Pernyataan resmi Sayutin ini juga ditembuskan kepada Bupati dan Wakil Bupati Parimo agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Saya berharap masalah PPPK segera terselesaikan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” tutupnya.
