Parimo,Updatesulawesi.id – Anggota Legislatif (Anleg) DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), H. Wardi, menyoroti pentingnya pemenuhan prosedur administrasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Parimo pada Senin (29/09).
Dalam forum tersebut, Wardi menekankan bahwa setiap surat menyurat dan administrasi terkait pelaksanaan program MBG harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Ia menilai kepatuhan terhadap aturan administrasi menjadi dasar penting agar program berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Wardi juga menyoroti keberadaan dapur MBG. Ia meminta kejelasan apakah dapur yang ada di Parigi Moutong sudah memenuhi standar sesuai regulasi.
Menurutnya, aspek sanitasi dan pengelolaan limbah harus benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai ada dapur yang sebenarnya tidak memenuhi standar, tapi dipaksakan untuk beroperasi. Ini justru bisa berisiko pada keamanan makanan yang dikonsumsi siswa,” tegasnya.
Secara teknis, Wardi meminta agar Korwil SPPG lebih selektif dalam menempatkan tenaga ahli gizi di lapangan.
Ia menilai keterlibatan pemerintah daerah juga sangat penting, termasuk peran camat dan puskesmas dalam melakukan pengawasan.
Menurutnya, kerjasama lintas sektor akan membantu memastikan kualitas pelaksanaan program MBG berjalan sesuai aturan.
“Harus ada keterbukaan, baik dalam penempatan ahli gizi maupun dalam proses pengawasan di lapangan,” tambahnya.
Ia menyebut peristiwa serupa juga ditemukan di beberapa Kecamatan sehingga evaluasi menyeluruh harus dilakukan.
“Keracunan itu bukan cuma di Taopa, tapi ada juga di Toboli dan di Parigi. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang kembali,” pungkasnya.
