Parimo,Updatesulawesi.id – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyampaikan pandangan akhir dalam rapat paripurna terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Senin,29 September Tahun 2025.
Pandangan akhir tersebut dibacakan oleh Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Salimun Mantjabo, yang memuat sejumlah masukan serta rekomendasi strategis kepada Pemda Parimo.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Partai NasDem menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah untuk kepentingan publik.
Mereka meminta agar pemerintah daerah meminimalisir kegiatan seremonial yang dianggap kurang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Fokus belanja diarahkan pada program nyata yang menyentuh kebutuhan publik secara langsung.
Selain itu, Fraksi Partai NasDem juga memberikan perhatian khusus terhadap nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun yang berstatus paruh waktu.
Mereka merekomendasikan agar proses penggajian segera dilaksanakan tanpa penundaan, mengingat hak tersebut sangat dibutuhkan oleh para pegawai untuk menunjang kesejahteraan mereka.
Rekomendasi lain yang disampaikan yakni terkait dengan pengisian jabatan tinggi pratama di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Fraksi NasDem mengusulkan agar Bupati Parimo,Erwin Burase terlebih dahulu melakukan job fit terhadap para kepala OPD sebelum melaksanakan proses assessment.
Hal ini dinilai penting agar pengisian jabatan berlangsung lebih objektif sesuai dengan kebutuhan daerah.
Fraksi NasDem juga mengingatkan perlunya kajian mendalam terkait perampingan SKPD serumpun.
Usulan tersebut dinilai relevan dalam rangka meminimalisir penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah efisiensi fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat mendukung kinerja daerah secara lebih efektif dan efisien.
Lebih jauh, Fraksi NasDem menegaskan agar penataan birokrasi dilakukan dengan memperhatikan keilmuan dan kompetensi pejabat daerah.
Mereka meminta agar Bupati Parimo tidak menempatkan pejabat berdasarkan tekanan atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan benar-benar berdasarkan kemampuan profesional yang dimiliki.
Tidak hanya itu, Fraksi NasDem juga menyoroti potensi konflik di tingkat desa yang melibatkan kepala desa dengan masyarakat.
Mereka menekankan agar Bupati Parimo segera mengambil langkah penyelesaian sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi konflik besar yang berpotensi mengarah pada tindakan anarkisme.
Dengan berbagai masukan tersebut, Fraksi NasDem berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pandangan akhir ini menjadi bagian dari komitmen Fraksi NasDem dalam mengawal pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Parimo.
