banner 728x250

Diduga Mainkan Solar ke Tambang Ilegal Warga Minta BPH Migas Audit SPBU Mensung, Pengawas Pertamina Bantah Ada Penyelewengan BBM Bersubsidi

Pengawas SPBU mensung,Farid Pudanga saat ditemui di kantornya.Rabu,(05/11).Foto.Ferdi

Parimo,Updatesulawesi.id – Dugaan penyelewengan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU Mensung Nomor 74-943-05, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, kembali mencuat.

Salah seorang warga Desa Ogomolos yang enggan disebutkan namanya mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk segera melakukan audit terhadap SPBU tersebut.

banner 728x90

Warga itu mengungkapkan adanya praktik pengalihan penyaluran solar bersubsidi kepada para cukong tambang yang beroperasi di wilayah Karya Mandiri dan Tirtanagaya.

“Sudah bukan rahasia lagi, karena hampir tiap hari kalau ada solar, pasti diberikan sama pengelola tambang. Padahal solar itu untuk masyarakat, apalagi itu bersubsidi,” ujarnya, Rabu (5/11).

Baca berita lainnya :  Bappelitbangda Parigi Moutong Sukses Tekan Kemiskinan Ekstrem hingga 1,3 Persen

Menurutnya, persoalan tersebut sudah beberapa kali dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH), namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang nyata.

Ia pun berharap agar auditor internal maupun eksternal segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan langsung di SPBU Mensung.

“Barcode yang mereka gunakan itu diambil dari milik kelompok tani dan nelayan,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Pengawas Pertamina Mensung, Farid Pudanga, membantah keras dugaan penyelewengan yang ditujukan kepada pihaknya.

““Jadi cukong tambang ini jelas kami atur sesuai regulasi. Seluruh sistem pengisian di SPBU Mensung menggunakan barcode resmi yang direkomendasikan oleh dinas terkait,” jelas Farid.

Baca berita lainnya :  Faisan Badja : Parigi Moutong Tidak Gunakan Atlet Luar Daerah

Ia menegaskan, SPBU Mensung telah dilengkapi dengan sistem pengawasan yang ketat dari pihak Pertamina.

“Mobil dengan plat nomor atau warna berbeda saja kami tolak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Farid menjelaskan bahwa tidak ada barcode yang dikeluarkan untuk pihak pertambangan. Barcode yang digunakan semuanya berasal dari kelompok tani dan nelayan dengan rekomendasi resmi.

“Sepanjang yang saya ketahui dan hasil koordinasi dengan pihak terkait, kalaupun nama nelayan tertera di surat tetapi yang bersangkutan tidak hadir, maka harus disertakan surat kuasa untuk pengambilan BBM. Hal seperti ini sering disalahartikan di luar,” ujarnya.

Baca berita lainnya :  TNI AL dan BI Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Parigi

Farid juga menambahkan, pihaknya telah mengarahkan para penambang untuk beralih menggunakan Dexlite, jenis BBM non-subsidi yang diperuntukkan bagi sektor industri.

“Alhamdulillah, hampir semua penambang di wilayah sekitar sudah kami arahkan menggunakan Dexlite,” ungkapnya.

Namun demikian, ia mengaku saat ini pihak SPBU sedang menghadapi kekurangan stok BBM bersubsidi karena meningkatnya kebutuhan masyarakat, terutama para petani yang tengah memasuki masa panen.

Total Views: 167

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *