Jakarta,Updatesulawesi.id — Pemerintah terus memperkuat Program Imunisasi Nasional guna melindungi anak-anak Indonesia dari Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) sekaligus mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).
Hingga pertengahan Desember 2025, cakupan imunisasi bayi lengkap secara nasional tercatat mencapai 68,6 persen, sementara cakupan imunisasi lengkap 14 antigen berada di angka 66,2 persen.
Capaian tersebut menunjukkan perlunya percepatan dan pemerataan layanan imunisasi di seluruh wilayah Indonesia.
Direktur Imunisasi Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Indri Yogyaswari, menegaskan bahwa imunisasi merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan menjadi fondasi penting dalam pembangunan kesehatan nasional.
“Imunisasi adalah hak setiap anak yang wajib dipenuhi. Imunisasi tidak hanya melindungi individu dari penyakit berbahaya, tetapi juga melindungi masyarakat dengan mencegah penularan penyakit menular,” ujar dr. Indri dalam Media Briefing Program Imunisasi Nasional di Jakarta, Jumat (19/12).
Selama lebih dari lima dekade, Indonesia telah menjalankan program imunisasi dan mencatat berbagai capaian penting, di antaranya eradikasi cacar, sertifikasi bebas virus polio liar, serta eliminasi tetanus maternal dan neonatal.
Saat ini, sebanyak 14 antigen telah masuk dalam Program Imunisasi Nasional, termasuk introduksi vaksin Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV), Rotavirus, Human Papillomavirus (HPV), Inactivated Polio Vaccine (IPV), hingga vaksin kombinasi heksavalen yang telah diterapkan di sejumlah provinsi.
Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Prof. Sri Rezeki Hadinegoro, menjelaskan bahwa imunisasi bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi dan sel memori sejak dini.
“Jika imunisasi diberikan sesuai jadwal, tubuh akan membentuk sel memori yang siap melawan virus atau bakteri penyebab penyakit. Dengan demikian, anak terhindar dari infeksi berat dan risiko penularan kepada orang lain dapat dicegah,” jelas Prof. Sri Rezeki.
Ia menegaskan bahwa pemberian berbagai jenis vaksin sejak bayi aman dan tidak menyebabkan kelebihan beban pada sistem imun.
“Tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin menyebabkan sistem imun bayi mengalami overload. Sejak lahir, bayi sudah terpapar ribuan antigen secara alami dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Sri Rezeki menekankan pentingnya kekebalan kelompok (herd immunity) sebagai kunci pencegahan wabah PD3I. Penyakit dengan tingkat penularan tinggi membutuhkan cakupan imunisasi yang tinggi, merata, dan berkesinambungan.
“Kekebalan kelompok hanya tercapai bila cakupan imunisasi tinggi dan merata. Jika cakupan rendah, risiko penularan meningkat dan dapat memicu Kejadian Luar Biasa dengan dampak kesakitan dan kematian yang lebih besar,” ujarnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Kesehatan terus memperkuat berbagai aspek pendukung, mulai dari penyediaan vaksin dan logistik imunisasi, penguatan rantai dingin (cold chain), peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader, pengembangan sistem pencatatan elektronik, hingga kolaborasi lintas sektor bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi profesi, dan media.
Pemerintah menargetkan cakupan imunisasi bayi lengkap mencapai 80 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 85 persen pada 2026 sebagai upaya memperkuat kekebalan komunitas dan melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman PD3I.
Menutup pernyataannya, Prof. Sri Rezeki mengajak orang tua dan seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mendukung program imunisasi.
“Orang tua yang melengkapi imunisasi anaknya tidak hanya melindungi anaknya sendiri, tetapi juga ikut melindungi anak-anak lain yang belum atau tidak dapat diimunisasi. Inilah wujud gotong royong di bidang kesehatan,” pungkasnya.
