Parimo, Updatesulawesi.id – Program kesehatan gratis yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat miskin, khususnya warga di wilayah pedalaman Dusun Sija, Desa Sidoan Barat. Kondisi tersebut mencuat menyusul adanya keluhan warga yang mengaku masih dimintai pembayaran tunai saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Raja Tombolotutu Tinombo.
Persoalan itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi PDI Perjuangan, Fathia, dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong, Senin (19/01). Ia menilai implementasi program kesehatan gratis belum berjalan optimal, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.
Kritik tersebut tetap disampaikan Fathia meski pimpinan DPRD meminta agar seluruh masukan disalurkan secara resmi melalui surat kepada Bupati Parigi Moutong dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk selanjutnya diagendakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi.
Salah satu persoalan yang disorot adalah belum diperpanjangnya kontrak dokter spesialis di Rumah Sakit Raja Tombolotutu Tinombo, yang dinilai berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan.
“Pemutusan kontrak dokter spesialis di Rumah Sakit Tinombo harus segera ditindaklanjuti dengan perpanjangan. Ini bisa menjadi solusi, karena akibatnya sekarang muncul keluhan masyarakat,” ujar Fathia dalam rapat paripurna yang dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemda Parigi Moutong, yang mewakili Bupati Erwin Burase.
Fathia mengungkapkan, selama hampir sepekan sejumlah anak di Dusun Sija yang menderita penyakit diare harus menjalani perawatan di RS Tinombo. Namun, lantaran tidak tersedianya dokter spesialis anak, penanganan pasien hanya dilakukan oleh dokter umum.
“Yang menjadi pertanyaan, masyarakat justru dimintai biaya, padahal pasien tidak ditangani oleh dokter spesialis anak,” ungkapnya.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan di RS Tinombo. Dari hasil komunikasi tersebut, pihak BPJS menyampaikan bahwa mekanisme pelayanan yang diterapkan rumah sakit dinilai telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Meski demikian, Fathia tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali berkomunikasi dengan bagian administrasi rumah sakit agar pasien tersebut dapat dimasukkan ke dalam program Berani Sehat, yang merupakan bagian dari program layanan kesehatan gratis daerah.
“Masa harus dipersulit. Masyarakat sudah tidak ditangani oleh dokter spesialis anak, hanya dokter umum, tapi saat pulang justru dibebankan biaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fathia menjelaskan bahwa pasien tersebut merupakan penerima manfaat layanan kesehatan kelas tiga. Namun, karena ruang perawatan kelas tiga sedang dalam tahap rehabilitasi, pasien ditempatkan di ruang kelas satu dan kembali dikenakan biaya tambahan.
“Kondisi ini tentu memberatkan masyarakat. Saya meminta pihak rumah sakit segera mencarikan solusi agar warga bisa benar-benar terbantu,” tambahnya.
Fathia juga mendesak Pemerintah Daerah Parigi Moutong agar segera menyelesaikan persoalan perpanjangan kontrak dokter spesialis, tidak hanya di RS Raja Tombolotutu Tinombo, tetapi juga di fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Parigi Moutong.
Menurutnya, ketersediaan dokter spesialis merupakan kebutuhan mendesak agar program kesehatan gratis tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan secara adil dan merata, termasuk oleh masyarakat di wilayah pedalaman.
