Palu, Updatesulawesi.id – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom, bersama Wakil Bupati H. Abdul Sahid, S.Pd, menghadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dirangkaikan dengan Deklarasi Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) serta Pelatihan Paralegal. Kegiatan tersebut digelar secara serentak di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (04/02).
Kegiatan berskala besar itu dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dan turut dihadiri dua Menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Hukum Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H, serta Menteri Desa Yandri Susanto, S.Pt., M.Si.
Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar, Kepala BNN RI Komjen Pol Dr. Suyudi Ario Seto, serta ribuan kepala desa, lurah, dan camat se-Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa kehadiran Posbakum di 2.017 desa dan kelurahan menjadi langkah nyata dalam mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu.
“Visi misi apa pun yang kita kerjakan, tanpa keadilan tidak akan ada gunanya. Posbakum ini adalah bukti bahwa negara hadir dan keadilan kini semakin dekat serta nyata bagi rakyat Sulawesi Tengah,” tegas Gubernur.
Berdasarkan laporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, target pembentukan Posbakum telah mencapai 100 persen di seluruh wilayah provinsi. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang meresmikan langsung Posbakum tersebut menyebut Sulawesi Tengah layak menjadi percontohan nasional dalam penguatan literasi dan bantuan hukum di tingkat desa.
Momentum tersebut juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan narkoba melalui program Desa/Kelurahan Bersinar. Gubernur Anwar Hafid mengingatkan bahwa peredaran gelap narkotika kini tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke pelosok desa.
Sebagai bentuk komitmen, Gubernur menginstruksikan pelaksanaan tes urine mendadak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. ASN yang terbukti positif narkoba akan dinonaktifkan sementara dan diwajibkan menjalani rehabilitasi hingga dinyatakan bersih secara medis.
Gubernur juga menegaskan agar Posbakum tidak hanya menjadi simbol atau formalitas administratif, tetapi benar-benar difungsikan sebagai pusat konsultasi hukum gratis sekaligus mediator penyelesaian konflik masyarakat.
“Pastikan rakyat tahu bahwa mereka memiliki tempat untuk mengadu dan mendapatkan perlindungan hukum,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyampaikan apresiasi atas capaian dan penghargaan yang diraih daerahnya. Ia mengungkapkan Desa Kotaraya Selatan berhasil meraih peringkat II tingkat nasional sebagai Desa Anti Korupsi, sementara Desa Suli Indah menjadi juara I tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain itu, Kabupaten Parigi Moutong juga menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional atas penerapan hukum adat dalam pencegahan peredaran narkoba di Kecamatan Sidoan. Model tersebut direncanakan akan dikembangkan ke wilayah lain yang memiliki kearifan lokal dan adat istiadat yang kuat.
Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menindaklanjuti keberadaan Pos Bantuan Hukum agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan adanya Pos Bantuan Hukum, kami berharap masyarakat yang menghadapi persoalan hukum dapat memperoleh pendampingan yang adil dan mudah diakses. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan segera menindaklanjuti dengan koordinasi bersama OPD terkait agar Posbakum berjalan optimal di seluruh desa,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga menyatakan dukungan penuh terhadap sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan desa yang sadar hukum, bebas narkoba, serta berkeadilan sosial.
