Parimo, Updatesulawesi.id – Polemik Program Magang ke Jepang yang melibatkan peserta asal Kabupaten Parigi Moutong mulai memunculkan sorotan.
Salah satu peserta, Mohammad Abdillah Putra, mengaku mengalami tekanan setelah mempertanyakan transparansi dan kejelasan program tersebut.
Abdillah menegaskan, langkah yang diambilnya menyuarakan dugaan kejanggalan bukan untuk menentang kebijakan pemerintah daerah.
Ia mengaku hanya ingin memastikan program yang sejak awal disebut menggunakan dukungan pembiayaan pemerintah berjalan secara transparan.
“Secara sederhana saya bukan melawan arus, tapi mempertanyakan arus yang diberikan pemerintah ini. Ini arus bersih atau tidak. Karena sejak awal disebut menggunakan biaya pemerintah, wajar saya sebagai warga daerah ingin tahu,” ujarnya, Rabu (11/02).
Namun, setelah menyampaikan pertanyaan tersebut, Abdillah mengaku justru mendapat perlakuan tidak nyaman dari pihak yang disebut sebagai penanggung jawab program.
Ia mengaku dipojokkan dalam percakapan grup WhatsApp tanpa adanya komunikasi langsung untuk klarifikasi.
“Jujur saya merasa terancam di sini karena melapor ke Parigi Moutong,” ungkapnya.
Abdillah juga menilai penjelasan yang diberikan pihak penyelenggara program hanya berupa keterangan tertulis tanpa disertai bukti pendukung yang dapat diverifikasi.
Ia mempertanyakan kesesuaian penjelasan tersebut dengan laporan yang diklaim telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Ia bahkan mengaku merasa khawatir setelah mendapat tekanan dari oknum yang disebut sebagai penanggung jawab program.
“Saya merasa dipojokkan. Saya juga takut karena saya pikir bekingan mereka kuat,” katanya.
Lebih lanjut, Abdillah menyoroti keterangan yang disebut berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menurutnya, terdapat janji bahwa peserta akan memperoleh status tertentu dalam waktu satu minggu, namun hal tersebut tidak terealisasi.
“Katanya dari Kemnaker dijanjikan satu minggu sudah mendapatkan status SO, tapi tidak terjadi. Bahkan dari Kemnaker sendiri disebut kaget. Memang tidak ada rekaman, tapi yang saya rasakan seperti pemerintah kami ditipu,” ujarnya.
Karena merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai, Abdillah akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari program magang tersebut.
Ia menilai manajemen program tidak berjalan secara transparan dan pertanyaan peserta tidak dijawab secara jelas.
“Manajemennya tidak jelas. Bertanya pun jawabannya lari-lari,” tegasnya.
Abdillah juga meminta Pemerintah Daerah Parigi Moutong turun langsung melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program yang berlangsung di Karawang, Jawa Barat.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan kepada peserta sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong, Abdul Malik, saat dikonfirmasi menyatakan akan memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut.
“Masih di Moutong, insyaAllah sore ini kembali ke Parigi. Klarifikasi akan disampaikan besok,” singkatnya, Kamis (12/2/2026).
Polemik ini menambah daftar pertanyaan publik terkait pengawasan dan transparansi pelaksanaan program magang luar negeri yang melibatkan peserta daerah.
