banner 728x250

Dari Raker ke Aksi Nyata, Parigi Moutong Percepat Penurunan Angka Kemiskinan

(Foto: Diskominfo Parigi Moutong)

Parimo, Updatesulawesi.id – Kabupaten Parigi Moutong menjadi tuan rumah Rapat Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan 2026, Kamis (26/02). Agenda ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyelaraskan arah pembangunan, khususnya percepatan penurunan kemiskinan.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur, jajaran Forkopimda Parigi Moutong, Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli, pimpinan OPD, camat se-Kabupaten Parigi Moutong, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi perempuan.

banner 728x90

Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Parigi Moutong sebagai lokasi pelaksanaan raker yang dipadukan dengan Safari Ramadan.

Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum strategis memperkuat sinergi program pembangunan lintas level pemerintahan.

“Momentum ini menjadi ajang mempererat silaturahmi, memperkuat nilai keimanan, sekaligus menyatukan komitmen membangun Parigi Moutong yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.

Baca berita lainnya :  BPJS PBI Dinonaktifkan? Jangan Panik, Ini Penjelasan dan Cara Mengaktifkannya Kembali

Bupati memaparkan visi pembangunan daerah 2025–2029 yakni “Parigi Moutong Maju, Mandiri dan Berkelanjutan melalui Gerbang Desa.” Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi utama: peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan ketahanan ekologi berbasis sosial budaya, serta tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Pada awal masa kepemimpinannya, Pemkab menetapkan sejumlah prioritas, antara lain percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan mutu pendidikan, transformasi layanan kesehatan, hingga program peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui skema upskilling dan reskilling.

Data tahun 2025 menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan turun dari 14,20 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen. Prevalensi stunting menurun dari 28,5 persen menjadi 22,30 persen. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 69,48 menjadi 69,99, sementara pertumbuhan ekonomi naik dari 3,50 persen menjadi 3,92 persen.

Baca berita lainnya :  Tak Hanya Indah, Parigi Moutong Siap Jadi Magnet Wisata Baru Indonesia Tengah

Meski demikian, Bupati mengakui tantangan masih besar, terutama di wilayah pegunungan seperti Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini yang menjadi lokus kemiskinan ekstrem dan stunting. Karena itu, penguatan infrastruktur dasar—khususnya pembangunan jalan desa untuk membuka konektivitas dan akses ekonomi—terus didorong.

Ia juga berharap dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi, termasuk penguatan sarana dan prasarana serta dukungan alat berat guna mempercepat pembangunan berbasis swakelola.

Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid dalam arahannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis satu data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi. Ia meminta kepala daerah hingga kepala desa bekerja dengan data valid agar intervensi bantuan tepat sasaran sesuai kategori desil.

Menurutnya, bantuan pemerintah tidak boleh lagi salah sasaran dan harus fokus pada kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti rumah layak huni, pemenuhan pangan, sandang, serta layanan dasar lainnya.

Baca berita lainnya :  PPPK Tak Boleh Jadi Security dan Cleaning Service, RSUD Raja Tombolotutu Tinombo Masih Tempatkan di Posisi Lama

Gubernur juga mengungkapkan terdapat enam kabupaten di Sulawesi Tengah dengan angka kemiskinan di atas 12 persen yang menjadi prioritas intervensi provinsi, termasuk Parigi Moutong.

“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya program, tetapi sejauh mana kita mampu mengangkat masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak dilandasi kepentingan politik, melainkan kebutuhan riil masyarakat. Verifikasi dan validasi data hingga tingkat desa menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak.

Rapat kerja ini diharapkan melahirkan langkah konkret memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam menekan angka kemiskinan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Total Views: 52

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!