Parimo,Updatesulawesi.id – Dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong, Mohamad Irfain, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani persoalan kebakaran dan kerusakan lingkungan (03/03).
Irfain mengingatkan, sejak tahun lalu pihaknya telah mengusulkan penambahan armada pemadam kebakaran. Usulan tersebut dinilai mendesak, mengingat meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah.
“Beberapa waktu terakhir, kebakaran terjadi di sejumlah titik, seperti di Avulua, Toboli, Parigi Selatan hingga Donggulu Selatan. Namun penanganannya lambat karena armada kita terbatas,” tegasnya di forum paripurna.
Menurutnya, kekurangan mobil damkar menjadi kendala utama ketika terjadi kebakaran di beberapa lokasi secara bersamaan. Kondisi itu membuat petugas kewalahan dan berisiko memperbesar dampak kebakaran, apalagi jika api merembet ke permukiman warga.
Ia juga menyinggung adanya sisa anggaran (SiLPA) dan belanja yang dinilai kurang prioritas, sementara kebutuhan penambahan armada pemadam justru belum terealisasi. “Ini soal keselamatan. Kalau kebakaran meluas ke pemukiman, itu menyangkut nyawa,” ujarnya.
Tak hanya soal kebakaran, Irfain turut menyoroti maraknya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah. Ia menyebut, hampir setiap hari informasi terkait kerusakan lingkungan bermunculan, bahkan telah memakan korban jiwa akibat longsor di lokasi tambang.
“Sudah ada korban meninggal tertimbun longsor. Ini catatan penting bagi kita semua. Sampai kapan persoalan seperti ini dibiarkan?” katanya.
Ia menilai, lemahnya pengawasan membuat praktik ilegal terus berlangsung dan hanya menguntungkan segelintir oknum, sementara daerah justru menanggung dampak kerusakan lingkungan dan potensi bencana seperti banjir.
“Kita tidak melarang orang mencari nafkah. Tapi harus ada aturan yang ditegakkan. Kalau dilakukan secara masif dengan alat berat, dampaknya besar. Daerah hanya dapat kerusakan, tidak dapat manfaat,” tegasnya.
Irfain bahkan mempertanyakan keseriusan semua pihak dalam menangani persoalan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Menurutnya, amanat rakyat kepada wakil rakyat adalah memperjuangkan daerah agar lebih baik, lebih transparan, dan tidak apatis terhadap persoalan yang mengancam keselamatan publik.
“Meskipun terasa tidak populer, saya akan tetap bicara. Karena harapan masyarakat adalah Parigi Moutong menjadi daerah yang lebih baik dan tidak menutup mata terhadap persoalan serius seperti ini,” pungkasnya.
