Parimo,Updatesulawesi.id – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sutoyo, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah persoalan pelayanan publik saat Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di ruang sidang DPRD Parigi Moutong.
Dalam forum yang dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mewakili Bupati Parigi Moutong itu, Sutoyo menyoroti buruknya pelayanan kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas.
Ia menegaskan, berbagai persoalan yang disampaikan dalam rapat paripurna tidak boleh hanya menjadi wacana tanpa tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.
“Informasi terkait pelayanan di rumah sakit ini saya minta benar-benar dicatat, Pak Asisten. Percuma kita bicara panjang lebar di forum seperti ini kalau tidak dicatat dan tidak diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegas Sutoyo di hadapan forum paripurna.
Sebagai bentuk keseriusan menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Parigi Moutong berencana menggelar rapat evaluasi besar usai Hari Raya Idulfitri.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV akan memanggil seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan, mulai dari 24 kepala puskesmas, tiga direktur rumah sakit, hingga Kepala Dinas Kesehatan untuk membahas secara terbuka berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat.
“Setelah lebaran nanti kita akan kumpulkan semua kepala puskesmas, tiga direktur rumah sakit, dan kepala dinas kesehatan dalam satu ruangan. Semua persoalan harus dibuka dan dicari solusinya,” jelasnya.
Sutoyo menilai evaluasi tersebut penting, terutama untuk memastikan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan implementasi program Universal Health Coverage (UHC) berjalan sesuai harapan.
Menurutnya, program UHC merupakan langkah baik yang perlu dijaga kualitas pelaksanaannya, mengingat pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit.
“Program ini niatnya bagus. Anggaran yang kita keluarkan hampir Rp20 miliar untuk UHC. Kalau masih ada masalah di lapangan, berarti ada yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Selain pelayanan kesehatan, Sutoyo juga menyinggung polemik pelaksanaan program LPG gratis yang merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati Parigi Moutong.
Ia mengungkapkan, sejumlah laporan dari masyarakat menyebutkan program tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya di beberapa desa.
Bahkan, kata dia, ada warga yang telah menerima kartu LPG gratis, namun tetap diminta membayar saat hendak mengambil gas di pangkalan.
“Ada masyarakat yang sudah memegang kartu LPG gratis, tapi ketika datang ke pangkalan justru ditanya siapa yang membayar. Ini yang membuat masyarakat bingung,” ungkapnya.
Sutoyo menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme teknis pelaksanaan program di lapangan belum tertata dengan baik.
Ia pun meminta pemerintah daerah segera merapikan sistem distribusi dan pengawasan program tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Programnya bagus dan kami di DPRD mendukung. Tapi teknisnya harus jelas supaya masyarakat tidak kebingungan dan program ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Sutoyo juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk aktif memantau kondisi di daerah pemilihan masing-masing guna memastikan apakah persoalan serupa juga terjadi di desa-desa lain di Kabupaten Parigi Moutong.
