Parimo,Updatesulawesi.id – Ketua Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Arnol, melontarkan kritik tajam terhadap maraknya aktivitas ekspor durian dari daerah tersebut yang dinilai belum memberi dampak nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kritik itu disampaikan Arnol dalam Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong saat penyampaian laporan Panitia Kerja (Panja) terkait packing house komoditas ekspor, Selasa (10/03).
Dalam forum resmi itu, Arnol mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada euforia ekspor durian yang belakangan sering dipublikasikan, namun belum memberikan keuntungan berarti bagi daerah.
“Karena pimpinan, jangan kemudian kita euforia terkait ekspor. Kemarin gubernur melepas ekspor di Sausu atau Tolai. Tapi jangan sampai ekspornya tampil di Parigi Moutong, sementara daerah kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini harus menjadi catatan khusus,” tegas Arnol di hadapan pimpinan sidang dan jajaran pemerintah daerah.
Menurutnya, saat ini Parigi Moutong dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah packing house durian yang cukup banyak, bahkan disebut-sebut menjadi yang terbanyak. Namun kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan kontribusi yang masuk ke kas daerah.
“Packing house memang banyak di Parigi Moutong, tetapi ketika kita telusuri PAD yang masuk ke daerah ini sangat kecil. Kalau pun ada, mungkin hanya dari pajak bangunan packing house. Sementara dari aktivitas pengiriman atau ekspor durian, daerah ini belum mendapatkan apa-apa,” ujarnya.
Arnol menilai pemerintah daerah perlu segera membuka data yang transparan mengenai rantai pasok durian yang masuk ke berbagai packing house di Parigi Moutong.
Hal itu penting untuk memastikan apakah komoditas durian yang diekspor benar-benar berasal dari kebun petani di Parigi Moutong atau justru dipasok dari daerah lain.
“Yang harus diberikan kepada kita adalah data konkret. Apakah durian yang masuk ke packing house itu benar-benar berasal dari Parigi Moutong atau justru diambil dari kabupaten lain,” jelasnya.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan bahwa sebagian besar bahan baku durian justru berasal dari daerah lain di Sulawesi Tengah.
“Jangan sampai yang banyak itu justru dari Palolo, dari Poso, atau dari daerah lain. Sementara Parigi Moutong hanya menjadi tempat pabrik atau tempat pengemasan saja,” kata Arnol.
Jika kondisi itu benar terjadi, maka menurutnya Parigi Moutong hanya menjadi lokasi fasilitas industri tanpa memperoleh nilai tambah yang signifikan bagi daerah maupun masyarakat.
Karena itu, Arnol mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada aktivitas ekspor, tetapi juga menyusun strategi pengembangan perkebunan durian secara serius.
Ia menilai Parigi Moutong memiliki potensi lahan yang luas dan subur untuk pengembangan komoditas durian, sehingga perlu ada program penanaman durian secara terencana di wilayah-wilayah potensial.
“Kalau memang potensi lahannya besar dan subur, kenapa tidak diprogramkan secara serius penanaman pohon durian, seperti durian montong dan varietas unggulan lainnya. Ini penting agar komoditas durian benar-benar berasal dari daerah kita dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Arnol menegaskan bahwa pengembangan sektor durian harus berjalan beriringan antara peningkatan PAD dan kesejahteraan petani lokal.
“Daerah ini harus punya arah pembangunan yang jelas. Yang pertama bagaimana meningkatkan PAD Kabupaten Parigi Moutong, dan yang kedua bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan Parigi Moutong hanya menjadi tempat investasi bagi pelaku usaha yang membangun packing house tanpa memberikan kontribusi besar terhadap daerah.
“Jangan sampai daerah ini hanya menjadi tempat orang datang membangun packing house. Mereka hanya membayar pajak bangunan, sementara keuntungan besar dari ekspor tidak kembali ke daerah,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Arnol juga mendorong pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap usaha packing house yang belum memiliki izin yang jelas.
“Kami juga mendorong agar packing house yang izinnya belum jelas atau belum clear diberikan peringatan. Penataan ini penting supaya tata kelola usaha ekspor di daerah kita lebih tertib dan memberikan manfaat bagi daerah,” pungkasnya.
