Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong resmi meluncurkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 daerah tersebut. Program ini menjadi langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah.
Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, didampingi Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, bersama Wakil Bupati Abd. Sahid, di halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Jumat (10/04/2026).
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan disalurkan oleh Perum Bulog ini mencakup alokasi Februari hingga Maret 2026. Setiap penerima manfaat memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Program ini menjangkau sebanyak 72.603 jiwa yang tersebar di 23 kecamatan, 278 desa, dan 5 kelurahan di Kabupaten Parigi Moutong. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan penyaluran sebelumnya yang hanya menyasar 42.306 penerima.
Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa bantuan pangan ini memiliki peran strategis, tidak hanya dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pengendali inflasi di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
“Program ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program ini. Dinas terkait, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta pemerintah kecamatan dan desa diharapkan berperan aktif dalam menjamin penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, transparan, dan tertib administrasi.
Melalui peluncuran CBP 2026 ini, Pemda Parigi Moutong optimistis dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah tantangan global dan nasional.
Program ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga edukatif—mendorong kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.
