Parimo,Updatesulawesi.id — Baru dua hari sejak diluncurkan, program #JagaParimo Stop Tambang Ilegal yang digagas oleh Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) langsung menuai respons luas dari masyarakat.
DPN Parimo menerima puluhan laporan terkait aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang marak di sejumlah wilayah, terutama di kawasan hutan Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan.
Merespon hal tersebut Sekretaris DPN Parimo, Hartono Taharudin, S.H., mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah memverifikasi seluruh laporan yang masuk sebelum diteruskan ke aparat penegak hukum.
Ia memastikan bahwa laporan resmi terkait aktivitas PETI di wilayah Malanggo akan diserahkan ke Polres Parimo dan Polda Sulteng pada Senin (06/10).
“Kami telah menerima puluhan aduan dari masyarakat. Sebagian besar terkait aktivitas tambang tanpa izin di wilayah Parimo, dan sebagian masih dalam tahap verifikasi data serta bukti visual,” ujar Hartono, Minggu (05/10).
Ia menegaskan, setiap laporan yang sudah diverifikasi akan dikawal langsung oleh DPN hingga proses hukum berjalan.
Langkah tersebut, katanya, merupakan bentuk komitmen DPN Parimo untuk melindungi pekerja lokal, menolak eksploitasi ilegal, dan mendorong penambangan rakyat yang sah serta ramah lingkungan.
“Kami tidak ingin rakyat kecil dijadikan korban, sementara para pemodal besar dibiarkan bebas merusak lingkungan. DPN berdiri di tengah untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat Parimo,” tegasnya.
Sebagai bagian dari program #JagaParimo, DPN Parimo juga membuka kanal aduan publik melalui WhatsApp di nomor 0851 4135 6925, yang memungkinkan masyarakat mengirimkan laporan atau foto aktivitas tambang ilegal di wilayah masing-masing.
Hartono menambahkan, gerakan ini bukan sekadar kampanye lingkungan, melainkan upaya sistematis untuk menertibkan tata kelola sumber daya alam di Parimo.
Tujuannya agar pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, melalui dorongan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
“Kami ingin sumber daya alam Parimo dikelola secara adil, legal, dan berkelanjutan. Bukan dikuasai oleh oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi,” pungkas Hartono.
