Parimo, Updatesulawesi.id— Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, untuk mewaspadai potensi gempa bumi yang bisa dipicu oleh aktivitas sesar aktif Palu-Koro yang melintasi kawasan tersebut.
Imbauan ini disampaikan oleh Kepala Stasiun Geofisika Palu, Sujabar, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik tentang Mitigasi Gempa Bumi, yang digelar oleh BPBD Kabupaten Parimo di salah satu kafe di Kota Parigi, Selasa (21/10).
“Secara geologi, Kabupaten Parimo termasuk wilayah yang berdekatan dengan jalur Sesar Palu-Koro. Jarak terdekatnya sekitar 30 kilometer dari garis sesar utama, sehingga potensi gempanya cukup besar,” ujar Sujabar.
Sujabar menjelaskan, wilayah sekitar Parigi Moutong berada di zona tektonik aktif dengan potensi aktivitas gempa yang bisa mencapai magnitudo 6,5 hingga 6,8 SR, khususnya pada daerah yang berada di sisi barat dan utara kabupaten tersebut.
“Kalau terjadi pelepasan energi di sepanjang jalur sesar hingga 100 kilometer, kekuatannya bisa mencapai magnitudo 6,8. Karena itu masyarakat perlu menyadari bahwa daerah ini termasuk wilayah rawan gempa,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski tidak semua titik di Parigi Moutong berada di jalur utama sesar, efek getaran masih bisa dirasakan hingga ke wilayah pusat kota.
Menurutnya, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko bencana.
Dalam kesempatan tersebut, BMKG juga menekankan pentingnya edukasi kebencanaan agar masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa bumi maupun tsunami.
“Masyarakat yang memahami karakteristik gempa tidak akan panik saat terjadi guncangan. Edukasi seperti ini penting agar kesiapsiagaan bisa tumbuh dari tingkat keluarga,” ungkap Sujabar.
Ia menilai, mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar.
Selain kepada masyarakat, BMKG juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar hasil pemetaan sesar dan data geofisika dijadikan acuan dalam perencanaan tata ruang wilayah.
“Kami berharap data yang kami miliki dapat digunakan untuk pembangunan tata ruang yang lebih aman. Misalnya, rumah sakit, sekolah, dan gedung publik sebaiknya tidak dibangun terlalu dekat dengan jalur sesar,” kata Sujabar.
Menurutnya, penataan ruang berbasis mitigasi sangat penting untuk meminimalisir kerusakan dan korban jiwa jika terjadi gempa bumi di kemudian hari.
BMKG juga mengajak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan akademisi untuk memperkuat riset dan sinergi kebijakan dalam membangun daerah yang tangguh terhadap bencana.
“Mitigasi bencana itu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu kolaborasi lintas sektor agar kebijakan pembangunan bisa sejalan dengan upaya pengurangan risiko,” ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan, dengan adanya edukasi dan sinergi data kebencanaan, BMKG berharap masyarakat Parimo dapat lebih siap menghadapi potensi gempa bumi dan menjadikan mitigasi sebagai bagian dari budaya keselamatan sehari-hari.
