Jakarta, Updatesulawesi— Isu pergantian pucuk pimpinan Partai Golkar kembali menghangat. Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kian santer dibicarakan di internal partai berlambang pohon beringin, dengan sorotan utama tertuju pada posisi Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Bahlil, yang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo, dikabarkan bakal dilengserkan lewat Munaslub yang digadang-gadang akan digelar pada akhir 2025.
Menariknya, waktu pelaksanaan itu diprediksi berdekatan atau bahkan tepat setelah reshuffle kabinet selanjutnya.
Manuver ini disebut-sebut telah mendapat lampu hijau dari lingkaran kekuasaan. Beberapa faksi di tubuh Golkar mulai menyusun strategi menyambut suksesi kepemimpinan partai.
Salah satu nama yang mencuat sebagai calon kuat pengganti Bahlil adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Namun, langkah Nusron menuju kursi ketua umum dinilai belum sepenuhnya mulus.
Riwayat politik Nusron menjadi catatan penting. Pada Pilpres 2014, saat Partai Golkar secara resmi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nusron justru terang-terangan mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.
Akibatnya, ia dipecat dari partai sebelum akhirnya direhabilitasi oleh kubu Agung Laksono.
Meski telah kembali ke Golkar, citra Nusron sebagai loyalis Jokowi belum sepenuhnya pudar. Apalagi, usai Pilpres 2014, ia ditunjuk Presiden Jokowi memimpin Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), memperkuat citra kedekatannya dengan mantan presiden dua periode itu.
Hal inilah yang menimbulkan tanda tanya besar di kalangan internal.Jika Munaslub bertujuan membersihkan jejak loyalis Jokowi di tubuh Golkar, apakah Nusron benar-benar representasi arah baru partai?
Di tengah keraguan terhadap Nusron, nama Meutya Hafid mulai mengemuka sebagai alternatif kuat dan dianggap lebih netral secara politik.
Menteri Komunikasi dan Digital ini dinilai memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, serta rekam jejak politik yang sejalan dengan arah pemerintahan saat ini.
Meutya Hafid dikenal publik sejak peristiwa penculikannya di Irak tahun 2005 saat bertugas sebagai jurnalis Metro TV.
Karier politiknya menanjak saat menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019–2024.
Dalam posisi tersebut, ia menjadi mitra strategis Kementerian Pertahanan yang kala itu dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto.
Kesuksesannya dalam mengawal berbagai agenda pertahanan membuatnya dipercaya untuk masuk kabinet sebagai Menkomdig.
Kini, Meutya digadang-gadang sebagai kandidat kuat Ketua Umum Golkar dan berpeluang mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin partai besar ini.
Jika Munaslub benar-benar digelar akhir tahun 2025, maka semua mata akan tertuju pada arah suksesi di tubuh Golkar.
Akankah partai ini berganti nahkoda? Dan mampukah Meutya Hafid menjadi simbol era baru di internal Golkar?
Kalkulasinya cukup jelas: jika arah politik Golkar ingin menjauh dari bayang-bayang Jokowi dan merapat ke orbit kekuasaan Prabowo, maka Meutya Hafid bisa jadi pilihan paling aman dan strategis.
Waktu akan membuktikan arah manuver selanjutnya di tubuh partai senior ini.***
