Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil, tertib, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati, Selasa (07/07).
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Bank Tanah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan menciptakan pemerataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil. Menurutnya, keberhasilan reforma agraria tidak hanya memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma agraria bukan sekadar program pembagian atau penataan lahan, tetapi merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, kepastian hukum atas tanah akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan sebagai sumber penghidupan maupun sebagai aset produktif yang dapat meningkatkan nilai ekonomi keluarga.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya peran Badan Bank Tanah dalam mendukung penyediaan dan redistribusi lahan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, proses penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta didasarkan pada data yang valid agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan reforma agraria melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, Badan Bank Tanah, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut mampu menghasilkan berbagai rekomendasi yang konstruktif, mulai dari percepatan penetapan TORA, penyelesaian persoalan pertanahan, hingga penguatan program pemberdayaan masyarakat berbasis reforma agraria.
“Melalui koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, kita berharap pelaksanaan reforma agraria dapat memberikan kepastian hak atas tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati Erwin Burase mengajak seluruh peserta rapat menjadikan forum koordinasi ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dan menyamakan langkah dalam membangun sistem pertanahan yang lebih tertib, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat atau luasan lahan yang ditata, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi konflik pertanahan, serta membuka peluang investasi dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Parigi Moutong.
