Parimo, Updatesulawesi.id – Keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan kantor desa, hingga pembayaran insentif petugas keagamaan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rahmawati M. Nur, S.Ag., saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Desa Mertasari, Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (14/10/2026).
Dalam pertemuan bersama masyarakat, Rahmawati mengungkapkan bahwa keluhan mengenai keterbatasan anggaran desa kerap disampaikan oleh para kepala desa saat dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah.
Menurutnya, pemerintah desa menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kemampuan keuangan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian bersama agar pelayanan publik dan pembangunan desa tetap berjalan.
“Banyak kepala desa yang datang menyampaikan keluhan karena keterbatasan anggaran. Mereka menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat, sementara kemampuan keuangan desa tidak selalu mencukupi,” ungkap Rahmawati.
Selain keterbatasan anggaran desa, Rahmawati juga menyoroti keluhan masyarakat terkait usulan bantuan yang belum terealisasi, meskipun telah berulang kali diajukan melalui proposal.
Ia memahami bahwa setiap usulan lahir dari kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap dukungan pemerintah, baik untuk pembangunan fasilitas umum maupun kegiatan sosial dan keagamaan.
Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi bantuan harus mempertimbangkan kewenangan pemerintah, skala prioritas, ketersediaan anggaran, serta ketentuan yang berlaku.
Rahmawati menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Aspirasi tersebut selanjutnya perlu dikaji agar dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang sesuai.
“Silakan sampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kami akan melihat mana yang menjadi prioritas dan apa yang bisa diperjuangkan. Namun, kita juga harus memahami bahwa kondisi anggaran saat ini memiliki keterbatasan,” ujarnya.
Selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah selama dua periode, Rahmawati mengatakan dirinya terus berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan sarana pelayanan publik.
Baginya, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai persoalan di daerah dapat diketahui dan diperjuangkan sesuai kewenangan.
Rahmawati menjelaskan bahwa Kundapil tidak hanya menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah yang dibiayai melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui kegiatan tersebut, ia ingin memastikan bahwa program pemerintah yang dilaksanakan sesuai kewenangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk warga di wilayah pedesaan Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah tetap berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, masukan warga selama Kundapil menjadi bahan penting untuk melihat persoalan yang masih membutuhkan perhatian, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di tengah keterbatasan anggaran, Rahmawati juga mendorong pemerintah desa agar memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat untuk membuka peluang dukungan pembangunan.
Sinergi antarpemerintahan dinilai penting agar kebutuhan dasar masyarakat tetap mendapat perhatian, terutama ketika kemampuan keuangan desa belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan usulan berdasarkan skala prioritas, sehingga kebutuhan yang paling mendesak dapat diperjuangkan secara lebih terarah.
Melalui Kundapil di Desa Mertasari, Rahmawati berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjaga, termasuk setelah kegiatan kunjungan berakhir.
Sebab, di balik setiap usulan pembangunan, terdapat harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik, infrastruktur yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat menunjang kehidupan warga desa.
