Parimo,Updatesulawesi.id – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyiapkan sejumlah program prioritas tahun anggaran 2027 untuk menjaga stabilitas harga pangan, menangani kerawanan pangan, meningkatkan produksi pertanian, serta memperkuat edukasi konsumsi pangan bergizi dan aman.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong, Sofiana, mengatakan program tersebut mencakup tiga bidang utama, yakni distribusi pangan, kerawanan pangan, dan konsumsi pangan.
“Program ini diharapkan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, hingga meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian,” kata Sofiana saat ditemui di kantornya, Rabu (14/10/2026).
Pada bidang distribusi, dinas akan melanjutkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan dan nasional, termasuk Natal dan Tahun Baru.
Dinas juga merencanakan bantuan bibit cabai, terong, dan jagung untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif serta memperkuat ketersediaan pangan rumah tangga.
Sementara itu, penanganan kerawanan pangan direncanakan menyasar 14 titik, khususnya komunitas masyarakat di wilayah terpencil. Bantuan yang disiapkan meliputi beras, telur, minyak goreng, gula, susu, dan abon yang bersumber dari APBD Kabupaten Parigi Moutong.
Untuk meningkatkan produksi pertanian, Dinas Ketahanan Pangan merencanakan pendampingan kelompok tani jagung dengan luas lahan sekitar lima hektare. Pendampingan mencakup penyediaan bibit, pupuk, hingga pemantauan hasil panen.
Menurut Sofiana, program tersebut bertujuan mengetahui produktivitas dan potensi pendapatan petani dalam satu kali masa tanam yang diperkirakan berlangsung sekitar empat bulan.
Jika anggaran memungkinkan, dukungan akan diperluas melalui penyediaan alat pertanian, seperti kultivator dan alat tanam. Pembangunan atau penyediaan lantai jemur juga menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas hasil panen.
Selain produksi jagung, peningkatan kualitas gabah dan beras turut menjadi perhatian guna memperkuat daya saing hasil pertanian Parigi Moutong.
Di bidang konsumsi, dinas akan memperkuat edukasi pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dengan menyasar masyarakat dan anak sekolah.
Program ini akan melibatkan Dinas Pendidikan dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Parigi Moutong, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Edukasi tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemenuhan gizi keluarga sekaligus mendukung upaya penurunan stunting.
Dinas juga akan melanjutkan edukasi Stop Boros Pangan dengan melibatkan satuan pendidikan untuk membiasakan anak-anak tidak membuang makanan.
Dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dinas Ketahanan Pangan turut berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong melalui program yang disebut Sofiana sebagai Jaksa Jaga Dapur MBG.
Dinas Ketahanan Pangan berfokus pada pengawasan mutu, keamanan, dan higienitas pangan. Sementara itu, Dinas Kesehatan menangani aspek pemenuhan gizi, Dinas Pendidikan terkait pendidikan dan penerima manfaat, serta Dinas Lingkungan Hidup pada pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahan pangan yang digunakan memenuhi standar keamanan dan layak dikonsumsi, termasuk memperhatikan potensi residu pestisida.
Selain program daerah, Dinas Ketahanan Pangan juga mendukung penyaluran bantuan pangan nasional bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima, termasuk kelompok desil 1 hingga desil 4 sesuai ketentuan program.
Sofiana menjelaskan, penyaluran bantuan pada 2026 dilakukan secara bertahap, dengan jadwal penyaluran lanjutan pada Oktober hingga Desember.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pemutakhiran data. Sekitar 24 kepala keluarga di Kecamatan Palasa dan Ongka Malino, menurut Sofiana, dikembalikan dari daftar penerima karena hasil pemeriksaan menunjukkan mereka tidak lagi berada di lokasi.
Ia menegaskan, akurasi data diperlukan agar bantuan diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Bagi warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum menerima bantuan, pemerintah desa memiliki peran dalam memperbarui data kependudukan dan mengusulkan calon penerima sesuai mekanisme yang berlaku.
Sofiana mengakui, sosialisasi mengenai prosedur pendataan dan pengusulan penerima bantuan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait dinilai penting untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
Melalui program prioritas 2027 tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong menargetkan penguatan ketahanan pangan melalui pengendalian harga, penanganan kerawanan pangan, peningkatan produktivitas petani, perbaikan mutu hasil pertanian, serta edukasi konsumsi pangan bergizi dan aman.
