Parimo,Updatesulawesi.id – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Mustakim Kono, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan II tahun 2026 di Kantor Desa Toraranga, Kecamatan Siniu, Sabtu (25/04). Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara masyarakat dan legislatif untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.
Pertemuan dihadiri oleh unsur pemerintah desa dan masyarakat, termasuk Kepala Desa Toraranga, Kepala Desa Silangan Barat, Kepala Desa Tandaigi, Kepala Desa Marantale, Ketua BPD Toraranga, serta tokoh masyarakat dan warga dari beberapa desa di Kecamatan Siniu.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi. Usulan tersebut antara lain penyediaan jaringan air bersih, bantuan bibit tanaman produktif seperti durian, pengadaan fasilitas untuk kegiatan PKK, pemasangan instalasi listrik bagi puluhan kepala keluarga, serta perbaikan jalan usaha tani.
Selain itu, warga juga menyoroti perlunya peningkatan kesejahteraan pekerja lokal seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Di tengah pembahasan, muncul pula kekhawatiran masyarakat terkait isu relokasi permukiman yang dikaitkan dengan rencana masuknya perusahaan smelter di wilayah Kecamatan Siniu. Menanggapi hal tersebut, Mustakim Kono menyampaikan bahwa informasi mengenai relokasi masyarakat belum memiliki kepastian dan perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait.
Ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap rencana investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat serta tidak merugikan warga.
“Setiap investasi yang masuk harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, semua informasi yang berkembang perlu dipastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan di tengah warga,” ujarnya.
Terkait aspirasi pembangunan, Mustakim menyarankan agar pemerintah desa menyiapkan proposal resmi sebagai dasar pengajuan program. Ia juga mengakui bahwa kondisi anggaran daerah saat ini menghadapi keterbatasan, sehingga diperlukan penentuan prioritas dalam realisasi program.
“Seluruh aspirasi telah kami catat. Realisasinya akan disesuaikan dengan mekanisme perencanaan dan kemampuan anggaran, serta akan kami upayakan untuk diperjuangkan di berbagai tingkatan,” tambahnya.
Sejumlah warga berharap agar usulan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara bertahap, khususnya terkait kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan akses jalan yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Kegiatan reses ini menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendorong perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di tingkat desa.
