Parimo,Updatesulawesi.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, mengungkapkan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 menjadi momentum penting setelah kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemkab Parigi Moutong berlangsung sejak 2023.
Hal itu disampaikan Zulfinasran saat membacakan laporan panitia pelaksana pada kegiatan Uji Potensi, Kompetensi Manajerial, dan Sosial Kultural seleksi terbuka JPT Pratama di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Sabtu (16/5/2026).
“Seleksi ini merupakan rangkaian kegiatan untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama yang sudah berlangsung sejak tahun 2023. Alhamdulillah, tahun 2026 ini baru dapat dilaksanakan untuk mengisi 19 jabatan tinggi pratama di Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Zulfinasran.
Ia menjelaskan, sejatinya terdapat sekitar 20 jabatan yang kosong. Namun saat pengajuan izin dan pertimbangan teknis (Pertek) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Desember 2025, salah satu jabatan masih diisi pejabat definitif sehingga tidak dapat dimasukkan dalam usulan seleksi.
“Ketika Pertek keluar, pejabat pada dinas tersebut baru memasuki masa pensiun pada tahun 2026. Karena itu, yang mendapatkan izin seleksi hanya 19 jabatan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Parigi Moutong juga memproyeksikan akan kembali membuka seleksi JPT pada 2027 mendatang menyusul adanya tiga jabatan yang akan kosong.
Dalam laporannya, Zulfinasran menyebut antusiasme peserta cukup tinggi. Total terdapat 153 lamaran yang masuk. Namun karena satu peserta diperbolehkan melamar lebih dari satu jabatan, jumlah peserta secara perorangan tercatat sebanyak 76 orang.
Peserta tidak hanya berasal dari internal Pemkab Parigi Moutong, tetapi juga dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga luar daerah.
“Ada sekitar enam peserta dari pemerintah provinsi dan beberapa peserta dari luar Sulawesi Tengah,” katanya.
Zulfinasran juga mengungkap adanya sanggahan dari salah satu peserta asal luar Sulawesi Tengah yang tidak diloloskan pada tahap administrasi. Menurutnya, panitia seleksi telah memberikan jawaban resmi atas keberatan tersebut.
Ia menegaskan, ketentuan seleksi telah dituangkan secara jelas dalam pengumuman resmi dan telah mendapat persetujuan BKN sebelum dipublikasikan.
“Dalam pengumuman sudah ditegaskan bahwa peserta berasal dari ASN pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Ketentuan itu juga telah dilampirkan ke BKN untuk diteliti sebelum izin seleksi diterbitkan,” tegasnya.
Di hadapan peserta dan asesor, Zulfinasran juga menyinggung penerapan sistem manajemen talenta yang mulai diterapkan pemerintah daerah. Menurutnya, ke depan pola seleksi terbuka seperti saat ini kemungkinan akan berkurang karena penilaian ASN dilakukan berbasis rekam jejak, kompetensi, dan kinerja.
“Parigi Moutong menjadi salah satu daerah yang diminta BKN menerapkan manajemen talenta secara penuh. Karena itu, peserta diminta aktif mengisi data potensi dan kinerja melalui MyASN,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan penilaian ASN tidak hanya berdasarkan asesmen, tetapi juga evaluasi kinerja, rekam penghargaan, penilaian 360 derajat, hingga capaian kerja masing-masing pegawai.
“Silakan keluarkan seluruh potensi terbaik yang dimiliki. Tunjukkan kreativitas dan kemampuan masing-masing dalam seleksi ini,” pungkasnya.
