Parimo,Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Bolano Tengah, Kecamatan Bolano, sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Nasir, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan nelayan terintegrasi.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendorong peningkatan produktivitas, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pembangunan kawasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir,” ujar Mohamad Nasir di ruang kerjanya, Jumat (08/05).
Ia menjelaskan, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah diminta memberikan dukungan penuh mulai dari tahapan survei lokasi hingga pelaksanaan pembangunan konstruksi program tersebut.
Dalam proses pelaksanaan, terdapat 13 rumah nelayan yang berada di area pembangunan sehingga harus direlokasi demi kelancaran proyek. Total kebutuhan biaya relokasi mencapai Rp225 juta dengan waktu pelaksanaan yang terbatas agar pembangunan tidak mengalami keterlambatan.
Namun, proses pencairan anggaran daerah baru dapat dilakukan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Kondisi itu membuat pemerintah daerah mengambil langkah percepatan untuk memastikan program nasional tersebut tetap berjalan sesuai jadwal.
Mohamad Nasir menegaskan, solusi dana talangan yang sempat menjadi perbincangan di media sosial bukan merupakan pinjaman pribadi atas nama Wakil Bupati Parigi Moutong.
“Atas dasar kepentingan masyarakat dan demi kelancaran pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah daerah melalui inisiatif Bapak Wakil Bupati mencarikan solusi dengan memfasilitasi dana talangan sementara kepada salah satu tokoh masyarakat Bolano, yakni Bapak Hi. Umar. Dana tersebut bukan pinjaman pribadi Wakil Bupati sebagaimana yang beredar di media sosial,” jelasnya.
Menurutnya, dana talangan itu disepakati akan dikembalikan setelah proses administrasi pencairan anggaran pemerintah daerah selesai.
Ia juga menepis informasi yang menyebut pemerintah daerah mempersulit proses pencairan pengembalian dana tersebut. Menurutnya, keterlambatan murni disebabkan proses administrasi yang secara teknis baru dapat diproses mulai 4 Mei 2026.
“Seluruh tahapan tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Tidak benar jika disebut pemerintah daerah menghambat proses pencairan,” tegasnya.
Mohamad Nasir menyebutkan, per 5 Mei 2026 dana pengembalian sebesar Rp225 juta telah tersedia di rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan kini sedang dalam proses transfer pengembalian kepada Hi. Umar sesuai kesepakatan bersama.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Bolano Tengah dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami situasi ini secara proporsional. Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kelancaran pembangunan demi kepentingan masyarakat nelayan di Kabupaten Parigi Moutong,” pungkasnya.
