Parimo, Updatesulawesi.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas penanganan banjir, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta potensi kekeringan di sejumlah wilayah.
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran A. Tiangso, yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom, Rabu (26/8/2026).
Salah satu agenda yang dibahas adalah penanganan banjir bandang yang menerjang Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara. BPBD melaporkan sedikitnya 13 rumah mengalami kerusakan, sementara puluhan rumah lainnya terdampak genangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Parimo, Rivai, mengatakan data kerusakan rumah tersebut masih dalam proses verifikasi dan berpotensi bertambah.
“Untuk rumah yang rusak di Avolua, sementara yang terdata ada 13. Tetapi data ini belum final. Awalnya kami menemukan 12 rumah, kemudian ada informasi tambahan satu rumah. Jadi masih mungkin bertambah setelah kami melakukan verifikasi kembali,” kata Rivai.
Menurut Rivai, rumah yang dikategorikan rusak merupakan bangunan yang mengalami kerusakan fisik, seperti dinding jebol atau retak. Kondisi tersebut berbeda dengan rumah yang hanya terdampak genangan.
“Kalau yang terdampak itu sekitar 50-an rumah. Airnya sudah surut. Sedangkan yang 12 atau 13 rumah ini memang mengalami kerusakan, bahkan ada rumah yang bagian dalamnya tertutup lumpur sampai sekitar satu meter,” ujarnya.
BPBD, kata Rivai, telah melakukan penanganan terhadap warga terdampak sejak pagi dengan menyalurkan makanan siap saji ke lokasi.
Namun, distribusi bantuan masih menghadapi kendala karena warga terdampak tidak terkonsentrasi di satu titik. Sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing, sementara lainnya mengungsi ke rumah keluarga atau tetangga.
“Kami siap dengan makanan, cuma persoalannya warga ini tersebar. Kami masih mempertimbangkan apakah mereka tetap di rumah masing-masing atau akan disatukan di satu tempat yang lebih nyaman,” katanya.
Selain penanganan banjir, rakor juga membahas ancaman kekeringan di sejumlah wilayah Parimo. Rivai menyebut beberapa wilayah, di antaranya Palasa, Mepanga, dan Ongka Malino, dilaporkan tidak mengalami hujan selama hampir dua bulan.
“Kami sudah menerima laporan kekeringan. Sawah sudah ratusan hektare yang mengalami kekeringan. Ada juga laporan sekitar 140 KK mengalami kesulitan air bersih,” ujarnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena dampak kekeringan tidak hanya berpotensi mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga mengancam sektor pertanian.
Rakor lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya BPBD memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, baik banjir, karhutla maupun kekeringan.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah unsur terkait, di antaranya Satpol PP dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), TNI/Polri, Dinas Sosial, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta Taruna Siaga Bencana (Tagana).
BPBD Parimo menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
