Parimo, Updatesulawesi.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengingatkan seluruh partai politik agar memastikan data kepengurusan dan keanggotaan tertata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjelang Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Parigi Moutong, Muhammad Rizal, S.Pd.I., mengatakan, pembenahan administrasi partai politik perlu dilakukan sejak dini, terutama bagi partai yang sedang mengalami transisi kepengurusan setelah musyawarah cabang maupun pelantikan pengurus baru.
Menurut Rizal, hal tersebut menjadi salah satu perhatian Bawaslu dalam kegiatan konsolidasi demokrasi dan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan kepengurusan partai politik sudah terbentuk dan data kepengurusannya dapat diketahui. Dengan begitu, berbagai persoalan administrasi bisa diantisipasi sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029,” kata Rizal saat ditemui di sekretariat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kamis (22/10/2026).
Ia menjelaskan, Bawaslu terus membangun komunikasi dengan partai politik untuk mendorong kesiapan administrasi sekaligus meminimalkan potensi permasalahan saat proses verifikasi berlangsung.
Dua persoalan yang menjadi perhatian, kata Rizal, adalah potensi keanggotaan ganda dan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kepengurusan atau keanggotaan partai politik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Karena itu, ia meminta partai politik melakukan pemeriksaan dan pembenahan data secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan pada saat verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.
“Harapan kami, ketika memasuki tahapan Pemilu 2029, persoalan-persoalan yang pernah muncul sebelumnya dapat diminimalkan, baik dalam verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual,” ujarnya.
Rizal menyebutkan, Bawaslu Parigi Moutong telah mengunjungi enam partai politik dalam rangka konsolidasi demokrasi pada masa non-tahapan. Keenam partai tersebut adalah PDIP, PKB, Gerindra, Demokrat, PPP, dan PSI.
Kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Bawaslu untuk membangun komunikasi langsung dengan pengurus partai politik terkait kesiapan kelembagaan dan pemenuhan ketentuan yang berlaku.
Selain melakukan konsolidasi dengan partai politik, Bawaslu juga menjangkau masyarakat di sejumlah kecamatan untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan demokrasi.
Rizal menegaskan, upaya pembenahan administrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika tahapan pemilu dimulai.
Ia berharap seluruh partai politik di Parigi Moutong dapat memanfaatkan masa non-tahapan untuk menertibkan data kepengurusan dan keanggotaan, sehingga proses verifikasi pada tahapan mendatang dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
