Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai merumuskan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Aula Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (12/03).
Forum ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang bertujuan menyelaraskan rencana program antar perangkat daerah agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Mewakili Bupati Parigi Moutong, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aswini Dimple membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, ia menegaskan bahwa forum lintas perangkat daerah memiliki peran penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang mampu menjawab berbagai persoalan utama daerah.
Menurutnya, selain pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga memusatkan perhatian pada tiga isu strategis yang dinilai saling berkaitan, yakni pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan layanan Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Forum ini bukan sekadar agenda rutin birokrasi, tetapi menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan besar daerah, seperti kemiskinan ekstrem, stunting, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar,” ujar Aswini.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah daerah menekankan pentingnya program yang berbasis data akurat agar intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan berjalan seiring dengan perlindungan sosial sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi warga secara berkelanjutan.
Di sisi lain, persoalan stunting juga menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Aswini menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga menyangkut ketersediaan air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, hingga pola pengasuhan dalam keluarga.
“Penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu dan menyentuh langsung hingga tingkat rumah tangga,” tegasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah juga mendorong penguatan program Posyandu Plus sebagai pusat layanan dasar di tingkat masyarakat. Posyandu diharapkan tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi pusat integrasi berbagai layanan sosial yang mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Di akhir sambutannya, Aswini mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar mengedepankan sinergi dan meninggalkan ego sektoral dalam menyusun program pembangunan.
“Tidak boleh ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan sinergi anggaran agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa,” katanya.
Melalui forum ini, Pemkab Parigi Moutong berharap berbagai masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat menghasilkan dokumen RKPD dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 yang lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
