Parimo, Updatesulawesi.id – Evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 menunjukkan capaian yang tergolong tinggi. Namun di balik capaian tersebut, masih terdapat persoalan mendasar berupa ketimpangan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai menghambat optimalisasi pembangunan.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, dalam pemaparannya pada forum Musrenbang RKPD 2027 mengungkapkan bahwa secara agregat kinerja pemerintah daerah sebenarnya berpotensi mencapai hasil yang lebih maksimal.
“Secara umum kinerja kita tinggi, bahkan berpotensi di atas 90 persen. Tapi masih ada beberapa OPD yang kinerjanya rendah, sehingga berdampak pada capaian keseluruhan,” ujarnya.
Ia menegaskan, perbedaan capaian kinerja antar OPD menjadi perhatian serius yang harus segera dibenahi. Menurutnya, jika seluruh OPD mampu bekerja optimal dan selaras, maka capaian pembangunan daerah dapat meningkat secara signifikan.
Selain itu, Irwan juga menyoroti persoalan klasik yang masih terjadi, yakni lemahnya sistem pelaporan di sejumlah OPD. Kondisi ini dinilai menyulitkan proses evaluasi dan pengukuran kinerja secara objektif.
“Dalam beberapa kasus, laporan kinerja sulit diperoleh. Padahal tanpa data yang valid, kita tidak bisa melakukan penilaian secara akurat. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Meski demikian, dari sisi indikator makro, Parigi Moutong menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan yang mencapai 13,51 persen pada tahun 2025—menjadi angka terendah sepanjang sejarah daerah tersebut.
Namun demikian, Irwan mengingatkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya ideal, karena masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.
“Trennya memang menurun dari tahun ke tahun, tetapi penurunannya belum signifikan. Ini menjadi tantangan kita ke depan agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan berdampak luas,” jelasnya.
Selain kemiskinan, beberapa indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga masih memerlukan percepatan. Oleh karena itu, hasil evaluasi kinerja ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.
Irwan menegaskan, evaluasi bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi instrumen penting untuk mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.
“Ini bukan untuk menyalahkan, tetapi menjadi cambuk agar kita semua bisa bekerja lebih baik, lebih terukur, dan lebih bertanggung jawab dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.
