Parimo, Updatesulawesi.id – Upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Salah satunya melalui audiensi Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, di Kota Palu, Jumat (27/03).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa keuangan negara, guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Dalam audiensi itu, Bupati didampingi Inspektur Inspektorat Daerah, Sakti A. Lasimpara, Kepala BPKAD, Yusrin, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Parigi Moutong, Moh. Rain Abdullah.
Bupati Erwin Burase menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan, termasuk menindaklanjuti berbagai catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Kami berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan. Setiap anggaran harus dikelola secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan BPK sebagai mitra strategis dalam pengawasan keuangan negara. Menurutnya, arahan dan masukan dari BPK sangat dibutuhkan untuk meminimalisir potensi kesalahan serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di daerah.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah, Sakti A. Lasimpara, menyebut audiensi ini sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Inspektorat akan terus melakukan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa.
“Pendampingan ini penting agar setiap program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum dan terhindar dari risiko yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, memberikan sejumlah arahan strategis. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk meningkatkan koordinasi serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara optimal.
“Koordinasi harus terus diperkuat agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih, profesional, dan berintegritas.
