Parimo, Updatesulawesi.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Partai Demokrat, Rusno A.H. T., melaksanakan kegiatan reses masa persidangan tahun 2026 di Kantor Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu, Jumat (24/04/2026). Pertemuan ini menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait pemulihan pascabencana banjir yang terjadi pada tahun 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh pemerintah kecamatan dan desa, termasuk Camat dan Sekretaris Camat Toribulu, kepala desa, serta tokoh masyarakat. Dalam dialog yang berlangsung, warga menyoroti belum terealisasinya bantuan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir, yang hingga kini masih menjadi kebutuhan mendesak.
Selain persoalan hunian, masyarakat juga menyampaikan kondisi infrastruktur jalan desa yang mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir. Hal ini dinilai berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas warga antarwilayah.
Perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat berharap adanya percepatan penanganan dari pemerintah, mengingat sebagian warga masih berada dalam kondisi terbatas pascabencana.
Menanggapi hal tersebut, Rusno A.H. T. menyatakan bahwa aspirasi masyarakat akan dihimpun dan dibawa ke pembahasan di DPRD. Ia menegaskan bahwa penanganan pascabencana, termasuk penyediaan hunian dan perbaikan infrastruktur, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah yang perlu ditangani secara bertahap sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran.
“Seluruh aspirasi ini akan kami catat dan sampaikan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Realisasinya tentu disesuaikan dengan prioritas dan ketersediaan anggaran,” ujarnya.
Di sisi lain, warga berharap adanya kejelasan waktu realisasi program, terutama bagi korban banjir yang masih menunggu kepastian tempat tinggal yang layak.
Selain kegiatan reses, Rusno juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan di desa tersebut. Bantuan yang diberikan secara pribadi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) sebagai bagian dari pembinaan keagamaan di tingkat masyarakat.
Kegiatan reses ini menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus mendorong percepatan penanganan kebutuhan dasar warga, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.
