banner 728x250

KPK Selidiki Kekayaan Kepala BPJN Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah

Gambar gedung KPK RI.dibuat menggunakan AI.

Jakarta, Updatesulawesi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menganalisis laporan kekayaan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah. (15/12/2024)

Penyelidikan ini dilakukan setelah kasus viral yang melibatkan anak Dedy, di mana seorang dokter koas di Palembang menjadi korban penganiayaan.

banner 728x90

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengumpulkan data terkait laporan harta kekayaan yang dilaporkan oleh Dedy.

Baca berita lainnya :  Workshop Penguatan Kompetensi TAGANA Digelar di BBPPKS Banjarmasin, Robben Rico: Ini Tonggak Penting

“Kami masih menganalisis anomali yang ditemukan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dedy Mandarsyah,” ujar Herda.

Penelusuran KekayaanHerda menjelaskan bahwa analisis ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat kekayaan yang tidak sesuai dengan profil atau jabatan yang diemban Dedy Mandarsyah.

Jika ditemukan kejanggalan, KPK akan menindaklanjutinya dengan langkah-langkah sesuai prosedur hukum.

Kasus ini menjadi sorotan setelah gaya hidup keluarga Dedy Mandarsyah diperbincangkan publik, menyusul laporan mengenai tindakan anaknya yang diduga menganiaya seorang dokter koas.

Baca berita lainnya :  Wapres Gibran dan Kepala BNPB Tinjau Lokasi Banjir di Denpasar

Netizen mulai mempertanyakan sumber kekayaan Dedy, yang kemudian memicu KPK untuk mendalami laporan LHKPN miliknya.

Komitmen KPK menegaskan bahwa semua penyelenggara negara wajib transparan dalam melaporkan kekayaannya.

“Kami akan menindak siapa pun yang terbukti menyembunyikan harta yang tidak sesuai dengan jabatan atau yang berasal dari sumber yang tidak sah,” tambah Herda.

Baca berita lainnya :  Optimalisasi Kompetensi TAGANA, BBPPKS Banjarmasin Hadirkan Pakar Kebencanaan

Dedy Mandarsyah sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait penyelidikan kekayaannya.

Namun, kasus ini dipastikan akan terus menjadi perhatian publik mengingat KPK berkomitmen untuk menjaga integritas penyelenggara negara.

KPK mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang atau harta kekayaan yang mencurigakan.

“Transparansi adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih,” tutup Herda.

Total Views: 85
Penulis: AZEditor: Gifar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *