Parimo,Updatesulawesi.id – Isu dugaan praktik “jual beli jabatan” dalam pengisian posisi kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendapat respons keras dari Bupati Erwin Burase.
Dalam sambutannya pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta kepala sekolah, Bupati menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentolerir praktik tersebut.
Ia mengaku terganggu dengan kabar yang berkembang luas di tengah masyarakat, terutama karena sejak awal masa kepemimpinannya telah berkomitmen menutup ruang bagi praktik-praktik tidak sehat dalam birokrasi.
“Awalnya saya anggap ini hanya isu. Tapi karena terus meluas, saya khawatir ini benar-benar terjadi,” tegasnya.
Sebagai langkah cepat, Bupati langsung menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan investigasi menyeluruh, khususnya terhadap proses pengangkatan kepala sekolah, baik yang sudah dilantik maupun yang akan dilantik.
Ia menegaskan, jika ditemukan bukti adanya transaksi jabatan, sanksi tegas akan dijatuhkan tanpa kompromi, termasuk pemberhentian dari jabatan.
“Kalau terbukti, kita berhentikan. Ini pelanggaran serius yang tidak boleh terjadi di daerah ini,” ujarnya.
Bupati juga mengungkap adanya indikasi oknum tertentu yang menjual kedekatan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan menjanjikan jabatan atau proyek tertentu melalui permintaan “uang pelicin”.
Menurutnya, praktik semacam ini sangat berbahaya karena merusak sistem pemerintahan yang seharusnya berbasis kinerja dan integritas.
Jika terbukti melibatkan pihak luar yang mengatasnamakan tim tertentu, Bupati meminta agar kasus tersebut dilaporkan ke aparat penegak hukum.
“Kalau ada yang mengatasnamakan tim sukses atau siapa pun untuk meminta uang, laporkan ke kepolisian. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Dalam arahannya, Bupati kembali menegaskan prinsip dasar dalam pengisian jabatan: berbasis kompetensi, integritas, dan aturan yang berlaku.
Ia bahkan menyinggung ketidaklogisan jika ada praktik transaksi hingga puluhan juta rupiah untuk jabatan kepala sekolah, yang pada dasarnya hanya merupakan tugas tambahan.
“Kalau benar sampai puluhan juta, untuk apa? Ini tidak masuk akal. Jabatan itu bukan untuk dibeli, tapi hasil dari kinerja,” katanya.
Bupati juga mengingatkan bahwa praktik seperti ini berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan, karena pejabat yang mengeluarkan biaya besar cenderung mencari cara untuk mengembalikannya.
“Kalau jabatan didapat dengan uang, pasti tujuannya bagaimana mengembalikan uang itu. Ini yang berbahaya bagi pelayanan publik,” ujarnya.
Lebih jauh, Bupati menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang bersih dan profesional. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang harus dikejar secara berlebihan.
Menurutnya, pejabat yang ideal adalah mereka yang siap diberi amanah, namun tetap bekerja maksimal meski tanpa jabatan.
“Jangan berikan jabatan kepada orang yang terlalu mengejar, tapi juga bukan kepada yang menolak. Yang terbaik adalah mereka yang siap dalam kondisi apa pun,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus memperbaiki sistem agar pengisian jabatan berjalan transparan dan objektif sesuai ketentuan kementerian.
Selanjutnya, Bupati turut meluruskan isu yang menyeret nama anggota DPRD dalam praktik tersebut. Ia menegaskan bahwa selama ini DPRD justru aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan program dan anggaran dari pusat.
“Saya tegaskan, teman-teman DPRD justru membantu kita. Mereka aktif berkomunikasi untuk menarik anggaran ke daerah,” ujarnya.
Bupati berharap seluruh pihak dapat menjaga integritas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen membangun sistem yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Kalau kita ingin daerah ini maju, kita harus mulai dari birokrasi yang bersih. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik seperti ini,” pungkasnya.
