Parimo,Updatesulawesi.id – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi keterbatasan anggaran pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutan pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, yang juga menjadi momentum refleksi terhadap kondisi fiskal daerah yang masih terbatas (02/05).
Bupati mengungkapkan, saat ini upaya menghadirkan program pembangunan dari pemerintah pusat tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme formal, tetapi membutuhkan komunikasi intensif dan strategi lobi yang kuat.
Ia mengapresiasi peran aktif DPRD yang selama ini turut berjuang bersama pemerintah daerah dalam membuka akses anggaran dari pusat.
“Teman-teman DPRD aktif berkomunikasi, membuka jalur, dan ikut memperjuangkan agar program pusat bisa turun ke daerah kita,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar daerah mampu bersaing mendapatkan alokasi program nasional di tengah ketatnya persaingan antar daerah.
Bupati tidak menampik bahwa kebutuhan pembangunan di Parigi Moutong sangat besar dan beragam. Mulai dari infrastruktur dasar hingga sektor produktif masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.
Ia memaparkan sejumlah persoalan mendesak, seperti jembatan rusak, abrasi pantai yang mengancam permukiman warga, serta sungai yang melebar dan membutuhkan normalisasi segera.
Di sektor ekonomi, petani masih membutuhkan akses jalan usaha tani dan alat pertanian, sementara nelayan membutuhkan dukungan sarana seperti perahu.
“Ini baru kebutuhan dasar. Sementara kemampuan anggaran kita sangat terbatas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan bahwa Parigi Moutong saat ini masuk dalam daftar 120 daerah yang memenuhi syarat untuk program pembangunan Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya 100 daerah yang akan ditetapkan pada tahap ketiga, sehingga diperlukan upaya maksimal agar Parigi Moutong tidak tertunda ke tahap berikutnya.
“Kita sudah siapkan lahan dan semua persyaratan. Sekarang tinggal bagaimana kita memastikan daerah ini masuk dalam 100 besar yang ditetapkan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang aktif melakukan komunikasi dengan kementerian terkait.
Bupati juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran di tingkat kementerian yang mencapai sekitar 50 persen, sehingga membuat persaingan antar daerah dalam mendapatkan program semakin ketat.
Ia mengingatkan bahwa kehadiran langsung kepala daerah dalam setiap forum pembahasan anggaran menjadi sangat penting dan tidak dapat diwakilkan.
“Kalau kepala daerah tidak hadir langsung, peluang mendapatkan anggaran bisa hilang. Ini sudah menjadi penegasan dari kementerian,” ujarnya.
