Parimo,Updatesulawesi.id – Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian kebijakan menyusul efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan Dana Desa yang mencapai sekitar 68 persen.
Hal tersebut disampaikan Erwin kepada wartawan di Parigi, Selasa (20/01). Ia mengakui, kondisi fiskal saat ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menetapkan program prioritas, terutama yang berdampak langsung bagi masyarakat desa.
“Fokus pembangunan tetap di desa sesuai visi misi kami. Namun dengan pemangkasan dana yang cukup besar, program harus diatur ulang agar lebih tepat sasaran dan efisien,” tegasnya.
Salah satu langkah penyesuaian yang dilakukan adalah pengurangan frekuensi penyaluran bantuan tabung gas LPG 3 kilogram. Jika sebelumnya direncanakan setiap bulan, kini bantuan tersebut hanya disalurkan tiga kali dalam setahun.
“Penyaluran gas LPG 3 kilogram akan difokuskan pada momen hari besar keagamaan,” jelas Erwin.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Parigi Moutong tetap mempertahankan program bantuan seragam sekolah. Program ini dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat serta masih berada dalam kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, sejumlah program lain, termasuk pembukaan lahan di wilayah desa, masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Untuk memperkuat arah kebijakan tersebut, Pemkab Parigi Moutong berencana mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pascapelantikan pejabat. Setiap OPD akan diminta mempresentasikan program unggulan yang selaras dengan visi pembangunan daerah.
“Setiap OPD akan diminta memaparkan satu atau dua program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat desa,” ujarnya.
Di tengah tekanan anggaran, Erwin juga menyampaikan kabar positif dari pemerintah pusat. Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan bantuan 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat, yang disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kita diminta menerima terlebih dahulu 100 unit, dan ke depan akan diupayakan ada tambahan,” ungkapnya.
Selain itu, rencana pengaktifan kembali program revitalisasi SIKIM turut mendapat respons positif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah daerah diminta segera mengajukan proposal lengkap, termasuk skema pembiayaan dan dampak program.
“Mereka minta dipercepat, kalau bisa pekan depan sudah masuk. Setelah itu akan dipresentasikan kembali, dan tim pusat akan turun langsung melakukan peninjauan. Responsnya sangat positif,” pungkas Erwin.
