Parimo, Updatesulawesi.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Partai Golkar, Ni Wayan Leli Pariani, mendesak pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait segera melakukan penertiban distribusi solar subsidi yang belakangan menuai sorotan masyarakat, khususnya di wilayah Tolai dan Sausu.
Menurut Ni Wayan, persoalan distribusi BBM subsidi telah disuarakannya dalam rapat paripurna DPRD sekitar satu bulan lalu. Ia menilai hingga kini masih terdapat persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi, terutama petani dan nelayan.
“Intinya kami tidak diam. Hal itu sudah saya suarakan dalam rapat paripurna sekitar satu bulan yang lalu. Saya meminta agar persoalan ini ditangani lebih serius, apalagi sudah muncul ketidakadilan terkait BBM subsidi,” tegas Ni Wayan.
Ia menjelaskan bahwa penerima solar subsidi berasal dari berbagai sektor, mulai dari nelayan, petani sawah, hingga pelaku usaha pertanian lainnya. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi harus diperketat agar benar-benar tepat sasaran.
“Semua pasti sudah bisa menerka kondisi yang terjadi. Karena itu saya meminta persoalan ini diseriuskan. Jangan sampai gejolak hanya terjadi di masyarakat sementara persoalan di hulunya tidak dibenahi,” ujarnya.
Ni Wayan juga meminta Pertamina bersama instansi berwenang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
“Kalau bisa ditertibkan Pertamina, dari utara sampai selatan. Ada apa sebenarnya dan ke mana solar itu mengalir? Mungkin ada hal-hal teknis di Pertamina yang tidak kita ketahui. Karena itu saya berharap pihak yang berwenang segera melakukan penertiban,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi, termasuk mekanisme penerbitan barcode BBM subsidi untuk sektor pertanian.
Seorang petani di Kecamatan Sausu yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku menduga terdapat kejanggalan dalam penerbitan barcode solar subsidi. Menurutnya, barcode diduga tetap diterbitkan tidak hanya pada musim tanam maupun panen, tetapi juga pada masa pemeliharaan tanaman, ketika kebutuhan solar relatif kecil.
“Pada masa pemeliharaan sebenarnya penggunaan solar sangat sedikit. Namun barcode tetap diterbitkan. Kami menduga barcode tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang bukan penerima manfaat,” ungkapnya.
Petani tersebut juga menduga tidak seluruh rekomendasi penerbitan barcode diproses melalui mekanisme yang semestinya di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian. Dugaan itu, menurutnya, perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum maupun instansi pengawas untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik itu berpotensi bertentangan dengan prinsip penyaluran BBM subsidi yang mengedepankan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas. Penyalahgunaan barcode juga berpotensi mengurangi hak petani dan nelayan yang benar-benar berhak memperoleh subsidi pemerintah.
Sementara itu, media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, terkait dugaan kejanggalan mekanisme penerbitan barcode BBM subsidi sektor pertanian. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum, instansi pengawas, pemerintah daerah, serta Pertamina segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap rantai distribusi solar subsidi, termasuk mekanisme penerbitan barcode bagi sektor pertanian. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan Ni Wayan Leli Pariani diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi, sehingga setiap liter solar yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran program pemerintah.
