Parimo, Updatesulawesi.id – Akses barcode BBM subsidi nelayan yang diduga dimanipulasi untuk menyuplai kawasan pertambangan di Kabupaten Parigi Moutong akhirnya resmi diblokir. Langkah tegas ini diambil di tengah menguatnya dugaan keterlibatan internal otoritas perikanan setempat dalam pusaran bisnis gelap tersebut.
“Kami tidak mengetahui kalau ada solar nelayan yang disalahgunakan,” dalih Kepala Bidang Perizinan DKP Parigi Moutong Mashening saat memberikan keterangan pers, Kamis 25 Juni 2026.
Keputusan penutupan akses sistem digital tersebut dilakukan setelah verifikasi mandiri membuktikan adanya aktivitas pengisian bahan bakar yang tidak wajar. Langkah pemblokiran memastikan bahwa kode batang tersebut kini sudah tidak dapat digunakan lagi untuk mencairkan solar subsidi.
Meski saluran distribusi ilegal telah diputus, sorotan tajam tetap mengarah pada kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Parigi Moutong. Instansi pemerintahan ini dituding ikut bermain dalam memuluskan penerbitan rekomendasi tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada pemilik kapal.
Kelalaian birokrasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak luar seperti Darlan untuk merampas hak energi milik nelayan tradisional. Bahan bakar yang bersumber dari anggaran negara itu kemudian dialihkan secara masif ke sektor tambang emas ilegal serta usaha galian C.
Masyarakat menduga ada kesengajaan dari oknum internal dinas untuk menutup mata terhadap keabsahan dokumen pemohon. Praktik menerbitkan surat sakti hanya bermodalkan selembar kertas kuasa dinilai melanggar prinsip kepatutan administrasi negara.
Aparat penegak hukum kini didorong untuk tidak berhenti pada tindakan pemblokiran akun pengisian di stasiun bahan bakar. Penyelidikan harus menyasar pada potensi permufakatan jahat antara operator lapangan dengan oknum pejabat yang mengeluarkan legalitas.
Hingga saat ini pihak dinas masih bersikeras bahwa seluruh proses penerbitan dokumen sudah melewati prosedur standar. Mereka berdalih tidak memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi ulang selama berkas fisik yang dibawa perantara dinilai lengkap.
“Berkas pengajuan mereka lengkap, jadi kami keluarkan barcode BBM nya,” sebut Mashening berulang kali.
Dampak dari kelonggaran sistem pengawasan administrasi ini telah memicu kerugian ganda bagi masyarakat pesisir dan negara. Nelayan kecil kesulitan melaut akibat kuota solar mereka disedot oleh mesin-mesin berat di area pertambangan ilegal.
Evaluasi total terhadap seluruh sirkulasi izin barcode nelayan di Sulawesi Tengah mendesak untuk segera dilakukan. Sanksi hukum yang tegas harus dijatuhkan jika oknum aparatur sipil negara terbukti menerima keuntungan dari manipulasi komoditas subsidi ini. (Tim)
