Parimo, Updatesulawesi.id – Banjir bandang menerjang Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (26/8/2026) dini hari. Banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga membawa lumpur dan potongan kayu yang menyebabkan sejumlah rumah warga rusak dan tidak dapat ditempati sementara.
Hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa (25/8) sekitar pukul 20.00 WITA hingga Rabu dini hari. Sekitar pukul 01.00 WITA, air sungai meluap dan membawa material lumpur serta kayu ke kawasan permukiman.
Pantauan di lokasi pada Rabu siang menunjukkan puluhan rumah terdampak. Sejumlah rumah mengalami kerusakan dan dipenuhi lumpur serta material kayu. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat karena kondisi rumah mereka belum memungkinkan untuk ditempati.
Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, sebanyak 12 rumah mengalami kerusakan, sementara 50 rumah lainnya terdampak genangan dan lumpur. Sedimentasi juga menutup sekitar 500 meter ruas Jalan Trans Sulawesi. Selain itu, satu unit pabrik durian turut terdampak.
Material lumpur yang menutup badan jalan sempat menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Namun, setelah dilakukan pembersihan, kendaraan kembali dapat melintas.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong, Rivai, mengatakan pemerintah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung 26 Agustus hingga 8 September 2026.
“Status tanggap darurat berlangsung 14 hari ke depan,” kata Rivai saat ditemui di lokasi banjir.
Menurut Rivai, penanganan selama masa tanggap darurat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, pembersihan material lumpur di permukiman, serta normalisasi aliran sungai.
Penanganan dilakukan secara lintas sektor. Sekitar 200 personel TNI/Polri dikerahkan bersama tim lainnya untuk membantu proses evakuasi, pembersihan dan penanganan warga terdampak.
“Tentunya di masa tanggap darurat layanan kebutuhan dasar masyarakat kami utamakan,” ujarnya.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, turun langsung meninjau lokasi banjir pada Rabu siang. Ia mengatakan langkah awal pemerintah adalah memastikan posko penanganan tersedia sekaligus melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga dan kerugian akibat bencana.
“Langkah pertama yang kita lakukan ini, posko sudah harus siap. Kemudian mendata semua kerugian di masyarakat,” kata Erwin.
Pendataan, kata dia, tidak hanya mencakup rumah yang mengalami kerusakan, tetapi juga warga yang mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat. Hal itu dilakukan karena tidak seluruh warga terdampak berada di lokasi pengungsian resmi.
Erwin meminta warga yang mengungsi ke rumah kerabat segera didata agar penyaluran bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Cepat didata agar kita bisa memberikan bantuan sesuai kebutuhan mereka,” ujarnya.
Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, Pemkab Parigi Moutong dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung percepatan penanganan bencana.
“Kalau sudah ditetapkan tanggap daruratnya, kita punya anggaran dari BTT, itu sudah bisa kita cairkan untuk penanganan ini,” kata Erwin.
Selain pendataan dan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah juga mempercepat pembersihan material lumpur dan kayu yang menumpuk di permukiman.
Erwin meminta alat berat segera dikerahkan untuk membersihkan material di sejumlah titik yang sulit ditangani secara manual.
“Yang jelas alat berat kita harus segera turunkan secepatnya,” katanya.
Sebelum alat berat dikerahkan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong melakukan pemantauan menggunakan drone. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memetakan kondisi lapangan dan menentukan titik yang menjadi prioritas penanganan.
Pemerintah juga menyiapkan langkah normalisasi aliran air untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
“Kita khawatirkan kalau malamnya terjadi lagi banjir bisa lebih parah dari sebelumnya,” ujar Erwin.
Kekhawatiran tersebut menjadi perhatian karena meski air telah surut, material lumpur dan kayu masih menumpuk di sejumlah lokasi. Kondisi sungai serta potensi hujan kembali juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi.
Rivai mengatakan ruas Jalan Trans Sulawesi yang sempat tertutup sedimentasi sepanjang sekitar 500 meter kini telah kembali normal.
“Arus lalu lintas sempat macet, sekarang sudah normal, kendaraan sudah bisa melintas. Meski begitu kami mengimbau pengguna jalan tetap berhati-hati, karena jalan masih licin,” katanya.
Salah satu dampak yang terlihat di lokasi adalah banyaknya potongan kayu yang terbawa arus hingga masuk ke kawasan permukiman.
Erwin menyebut, berdasarkan penilaian sementara pemerintah, material kayu tersebut diduga berkaitan dengan kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan.
“Kalau sementara kita punya penilaian, kelihatannya ini akibat dari kebakaran hutan yang lalu,” katanya.
Menurut Erwin, material kayu yang tersisa pascakebakaran berpotensi terbawa arus saat terjadi hujan deras.
Namun, dugaan tersebut masih merupakan penilaian sementara dan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kondisi di lapangan untuk memastikan sumber material yang terbawa banjir.
Di tingkat permukiman, pemerintah juga menyiapkan peralatan manual seperti sekop untuk membantu warga membersihkan lumpur dan material yang masuk ke rumah, terutama pada lokasi yang tidak dapat dijangkau alat berat.
Erwin mengatakan sebagian warga masih memilih mengungsi di rumah keluarga atau kerabat. Pemerintah akan memetakan kondisi dan kebutuhan mereka sebelum menentukan apakah pengungsi perlu dipusatkan di satu lokasi.
“Kalau mereka memang bisa kita pindahkan, kita harus pusatkan satu itu,” ujarnya.
Satu posko juga disiapkan sebagai pusat koordinasi penanganan dan penerimaan bantuan agar distribusinya lebih terarah. Pendataan juga akan memprioritaskan kelompok rentan, seperti lanjut usia, ibu hamil dan balita.
Penanganan banjir Avolua kini diarahkan pada dua aspek, yakni pemulihan dampak bencana dan pencegahan risiko banjir susulan.
Selain memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, pemerintah perlu mempercepat pembersihan material, menangani rumah yang rusak, serta melakukan normalisasi aliran air untuk mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut jika hujan kembali terjadi.
