Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memperketat pengawasan pekerjaan pembangunan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Pengawasan sejak awal dinilai penting untuk mencegah persoalan dalam pelaksanaan proyek, sekaligus memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan menghasilkan pembangunan berkualitas.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Parigi Moutong, Adrudin Nur, S.Pd., M.Si., usai membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, pada kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi E-Monev Pembangunan Daerah di Auditorium Kantor Bupati, Senin (9/11/2026).
Adrudin meminta seluruh OPD mengingatkan penyedia jasa agar bertanggung jawab sejak awal proses pekerjaan, bukan hanya ketika proyek mulai menghadapi masalah.
“Jadi mungkin pada kesempatan ini saya menyarankan tolong teman-teman OPD diingatkan disampaikan kepada penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan. Bahwa pekerjaan ini mulai dikawal dari awal. Mulai perencanaannya prosesnya,” ujar Adrudin.
Ia menilai, kualitas dan tanggung jawab penyedia jasa sangat menentukan kelancaran pelaksanaan proyek. Sebab, ketika penyedia tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, dampaknya juga dirasakan kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pengawas pekerjaan.
“Kalau dulu biasa kepala OPD, pengawas PPK yang stres. Kadangkala kalau kita dapatkan mitra yang punya tanggung jawab kita tidur nyenyak. Tapi kalau dapatkan mitra yang slow kitorang yang mimpi buruk tiap malam,” katanya.
Soroti Pemberian Uang Muka Proyek
Selain pengawasan, Adrudin turut menyoroti pemberian uang muka kepada penyedia jasa. Ia berharap penyedia yang menerima uang muka sebesar 25 hingga 30 persen pada pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2027 dapat menjalankan kewajibannya secara profesional dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pemberian uang muka harus diikuti keseriusan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penyelesaian proyek.
Ia juga mengingatkan bahwa kepala OPD memiliki tanggung jawab dalam pengendalian pekerjaan, meskipun pelaksanaan tugas PPK dapat didelegasikan kepada sekretaris atau pejabat pada bidang tertentu sesuai ketentuan.
“Jadi diharapkan kepada seluruh teman-teman utamanya yang mengikuti kegiatan ini tolong diingatkan pimpinannya karena pimpinan saat ini sudah sekaligus sebagai PPK. Kecuali mungkin beliau wakilkan kepada sekretaris atau bidang lain, tetapi kata kuncinya tetap jadi tanggung jawab kepala OPD,” ujarnya.
Adrudin meminta peserta sosialisasi menyampaikan kembali penekanan tersebut kepada pimpinan OPD masing-masing agar pengawasan proyek tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis pelaksana di lapangan.
Ia menegaskan, pengendalian pembangunan merupakan perhatian Bupati Erwin Burase agar seluruh kegiatan pemerintah daerah dapat terpantau dan tidak menyimpang dari perencanaan.
“Saya hanya ingatkan. Jangan pernah lagi main-main sekarang. Semua tujuan Pak Bupati ini adalah semua bisa terkontrol,” tegasnya.
Menurut Adrudin, Bupati menginginkan seluruh pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong terlaksana sesuai rencana, menghasilkan pekerjaan berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan proyek tidak cukup dilakukan melalui laporan administrasi. Komitmen penyedia, pengendalian OPD, dan pemantauan langsung terhadap perkembangan pekerjaan menjadi bagian penting untuk mencegah proyek bermasalah.
