Parimo, Updatesulawesi.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong memperketat validasi data nelayan untuk mencegah penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang tidak tepat sasaran.
Penertiban tersebut juga berkaitan dengan evaluasi data sebagai salah satu persyaratan administrasi penerbitan barcode bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.
Kepala DKP Parigi Moutong, Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., menegaskan bahwa Kartu KUSUKA hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar menjalankan usaha di sektor kelautan dan perikanan, bukan sekadar memiliki hobi memancing.
“Jadi jangan sembarangan menerbitkan Kartu KUSUKA hanya karena dia bisa memancing atau dia bisa memancing 1-2 kali dalam seminggu atau sekitar hobi, ini tidak bisa diberikan kartu KUSUKA,” tegas Nasir.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan yang dirangkaikan dengan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Anutapura Parigi, Senin (9/11/2026).
Menurut Nasir, penetapan status seseorang sebagai nelayan harus didasarkan pada klasifikasi pekerjaan dan aktivitas usaha yang benar-benar dijalankan.
Dalam arahannya, ia menyebut pekerjaan sebagai nelayan harus menjadi aktivitas utama dengan persentase minimal 80 persen.
Karena itu, petugas lapangan dan penyuluh perikanan diminta melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi masyarakat sebelum mengusulkan penerbitan Kartu KUSUKA.
Ia mengingatkan agar pendataan tidak dilakukan hanya berdasarkan pengakuan calon penerima, apalagi dipengaruhi kedekatan personal maupun intervensi pihak tertentu.
DKP Parigi Moutong juga akan melakukan evaluasi data nelayan selama dua hari untuk memastikan data administrasi yang digunakan dalam proses penerbitan barcode BBM bersubsidi sesuai dengan kondisi faktual.
Nasir menilai, data yang tidak akurat dapat menimbulkan persoalan serius dalam pelayanan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan dan pemberian akses terhadap fasilitas yang diperuntukkan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
“Yang paling penting adalah kerja sama informasi yang harus akurat. Karena ketika kita menginput data teman-teman di lapangan dimulai dengan data yang tidak benar, maka sudah bisa dipastikan pada akhirnya akan memberikan persoalan yang sangat serius,” ujarnya.
Melalui penertiban tersebut, DKP berharap penerbitan Kartu KUSUKA dan pemanfaatan data nelayan untuk pelayanan pemerintah dapat berjalan lebih transparan, akurat, serta tepat sasaran.
Validasi ini sekaligus menjadi langkah penting untuk memastikan fasilitas BBM bersubsidi tidak salah diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan.
