Parimo, Updatesulawesi.id – Sekitar 15 ribu nelayan di Kabupaten Parigi Moutong menghadapi risiko pekerjaan di laut yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Risiko tersebut mulai dari cuaca buruk, gelombang tinggi hingga kecelakaan saat melaut yang tidak hanya mengancam keselamatan nelayan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga yang ditinggalkan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parigi Moutong, Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., menilai perluasan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian penting bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan yang dirangkaikan dengan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Anutapura Parigi, Senin (9/11/2026).
Nasir menyebutkan, jumlah nelayan di Parigi Moutong mencapai sekitar 15.000 orang. Sementara jumlah pelaku usaha perikanan tercatat sekitar 3.000 orang.
Besarnya jumlah masyarakat yang bekerja di sektor tersebut dinilai membutuhkan dukungan perlindungan sosial, terutama bagi nelayan yang setiap hari menghadapi risiko saat menjalankan aktivitas pekerjaannya.
Karena itu, Nasir meminta petugas lapangan dan penyuluh perikanan ikut berperan aktif menyosialisasikan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan.
Menurutnya, perlindungan tersebut penting untuk memberikan jaminan kepada peserta dan keluarganya apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko meninggal dunia.
Ia berharap informasi mengenai manfaat jaminan sosial dapat menjangkau masyarakat pesisir secara lebih luas, sehingga nelayan memahami pentingnya perlindungan ketika bekerja di laut.
Selain itu, koordinasi antara DKP, petugas lapangan, penyuluh perikanan, dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan semakin diperkuat agar sosialisasi dan pelayanan perlindungan sosial dapat berjalan optimal.
Upaya tersebut menjadi penting agar pekerjaan sebagai nelayan tidak hanya didukung melalui fasilitas usaha dan bantuan pemerintah, tetapi juga disertai perlindungan terhadap keselamatan dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
