Updatesulawesi.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan surat resmi bernomor 300.2.8/9333/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur serta Bupati/Wali Kota di Indonesia.
Surat tersebut berisi instruksi penguatan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul meningkatnya risiko cuaca ekstrem di berbagai wilayah.
Instruksi itu menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada 17 November 2025, serta laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tertanggal 13 November 2025 mengenai meningkatnya aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik yang berpotensi memicu hujan lebat hingga sangat lebat, dengan intensitas mencapai 50–150 mm per hari.
“Data terakhir menunjukkan adanya aktivitas kejadian hujan lebat – sangat lebat di beberapa wilayah Indonesia. Dengan kondisi ini diperlukan langkah-langkah cepat daerah agar risiko dapat diminimalisir,” demikian kutipan surat Mendagri.
Dalam instruksinya, Mendagri meminta kepala daerah segera mengambil langkah strategis, di antaranya melakukan pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, dan rekayasa cuaca.
Kepala daerah juga diminta mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) serta menyiagakan perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
Mendagri turut menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan.
“Segera lakukan komunikasi informasi dan edukasi serta simulasi tanggap bencana guna meningkatkan respon masyarakat serta menentukan langkah-langkah kesiapsiagaan,” tulisnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta mengaktifkan posko bencana serta melaksanakan apel kesiapsiagaan bersama TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan unsur masyarakat lainnya.
Publikasi informasi juga diminta dilakukan secara masif melalui media elektronik dan media cetak.
Instruksi lain meliputi pengendalian operasi, penyiapan logistik, peralatan pendukung penanggulangan bencana, serta pemantauan cuaca secara real time berdasarkan informasi terbaru BMKG.
Mendagri juga menegaskan pentingnya pemantauan infrastruktur, normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan koordinasi intensif antar perangkat daerah untuk mencegah banjir, tanah longsor, dan rob.
Gubernur diminta melakukan pembinaan kepada Bupati/Wali Kota, sementara pemerintah kabupaten/kota diwajibkan melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan anggaran dan sumber daya manusia di seluruh stakeholder terkait.
“Melihat cuaca dan kondisi di daerah kita ini maka secepatnya kita antisipasi, mengingat daerah kita rawan banjir,” ujarnya di gedung DPRD Parigi Moutong usai menerima masa aksi dari APDESI, Senin (01/12).
Menurut Erwin, kondisi cuaca ekstrem dan peringatan dari pemerintah pusat menjadi pertimbangan Pemda Parigi Moutong dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran BTT untuk penanganan kebencanaan.
Ia juga menegaskan telah memerintahkan Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, untuk mengeluarkan instruksi kepada BPBD, Dinas Sosial, PUPRP, dan Dinas Kesehatan agar bersiaga dan melakukan pemantauan intensif di seluruh kecamatan.
“Kemarin saya sudah sampaikan ke Sekda untuk mengantisipasi perihal warning dari pusat,” tandasnya.
