Parimo,Updatesulawesi.id – Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, turun langsung meninjau kondisi jalan dan aliran sungai yang terdampak banjir di Desa Air Panas, Senin (3/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan pemerintah daerah akan bergerak cepat melakukan normalisasi guna memulihkan akses masyarakat yang sempat terganggu.
Didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat, Abdul Sahid melihat langsung kerusakan badan jalan yang dipenuhi material banjir dan kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat tumpukan sedimen. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperparah banjir apabila tidak segera ditangani.
Di hadapan warga, Wakil Bupati meminta masyarakat memberi waktu kepada pemerintah untuk menyiapkan peralatan dan alat berat agar penanganan dapat segera dilakukan.
“Kalau masyarakat percaya, berikan saya kesempatan dua sampai tiga hari untuk mengatur peralatan. Kita perbaiki ini dulu, karena kalau dibiarkan kerusakannya akan semakin besar,” tegas Abdul Sahid.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah akan melakukan penimbunan pada sejumlah titik jalan yang berlubang dan rusak agar akses transportasi masyarakat dapat kembali dilalui dengan aman.
“Kita akan lakukan penimbunan terlebih dahulu pada bagian jalan yang berlubang. Insyaallah pemerintah akan segera mengerjakan itu,” ujarnya.
Selain jalan utama, masyarakat juga menyampaikan kondisi jalan alternatif menuju Desa Olobaru yang dinilai sangat penting sebagai jalur cadangan ketika akses utama terputus akibat banjir.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abdul Sahid memastikan pemerintah akan melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar jalur alternatif tersebut juga mendapat perhatian.
“Jalan alternatif ini juga akan kita lihat dan koordinasikan. Jangan sampai saat jalan utama diperbaiki, masyarakat justru tidak memiliki akses,” katanya.
Dalam dialog bersama warga, Abdul Sahid mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali turun ke lokasi sejak awal menjabat. Bahkan, menurutnya, upaya normalisasi sempat dilakukan, namun belum berlanjut secara berkesinambungan.
“Saya pernah membuktikan. Baru beberapa hari setelah dilantik saya sudah turun ke sini. Sayangnya penanganan itu tidak ditindaklanjuti. Insyaallah ke depan normalisasi akan kita lakukan secara rutin,” ungkapnya.
Ia menegaskan, normalisasi sungai tidak boleh hanya dilakukan setelah banjir terjadi. Pemeliharaan harus dilakukan secara berkala untuk mencegah pendangkalan, penumpukan material, serta meningkatnya debit air yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
Selain membahas penanganan banjir, Wakil Bupati juga menyoroti aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Ia menegaskan seluruh kegiatan pertambangan wajib memiliki legalitas yang jelas dan memenuhi seluruh ketentuan teknis yang berlaku.
“Kalau tambang ini sudah berstatus legal, tidak ada satu pun persyaratan yang boleh diabaikan. Jika perusahaan tidak memenuhi ketentuan, maka tidak boleh beroperasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap perusahaan tambang wajib memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggung jawab atas operasional di lapangan. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.
Untuk mempercepat proses penanganan, Abdul Sahid menyatakan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna menurunkan alat berat ke lokasi terdampak. Langkah tersebut dinilai mendesak agar normalisasi jalan dan sungai dapat segera dilakukan sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.
“Saya akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk segera turun melakukan normalisasi. Berikan saya kesempatan mengatur peralatan. Insyaallah saya akan berada di depan untuk memperbaiki ini,” katanya.
Di akhir kunjungan, Abdul Sahid mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mendukung setiap upaya pemerintah dalam mengurangi risiko bencana.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana jalan ini bisa kembali normal. Saya menganggap masyarakat sebagai keluarga saya. Karena itu, saya akan berupaya memberikan yang terbaik agar persoalan ini segera teratasi,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap langkah cepat melalui normalisasi jalan dan sungai, serta penanganan akses alternatif menuju Desa Olobaru, dapat menjadi solusi jangka pendek sekaligus mengurangi risiko banjir dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang.
