Parimo, Updatesulawesi.id – Dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi jenis solar di sejumlah SPBU Kabupaten Parigi Moutong terus menjadi sorotan publik. Di tengah derasnya keluhan masyarakat mengenai kelangkaan solar serta dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran, baru satu dari lima anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan (Dapil) V Torue, Balinggi, dan Sausu (Tobasa) yang memberikan tanggapan kepada media.
Dari lima legislator Dapil Tobasa, yakni Alfres Masboy Tonggiroh, Ni Wayan Leli Pariani, Sugianto Rerungan, Yolanda Mambu, dan Ketut Mardika, hingga berita ini diterbitkan baru Yolanda Mambu dari Fraksi Partai Perindo yang memberikan respons atas upaya konfirmasi media. Sementara empat legislator lainnya belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi terkait berbagai dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi yang menjadi perhatian masyarakat.
Media juga telah meminta konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong terkait dugaan kejanggalan dalam mekanisme penerbitan barcode BBM subsidi untuk sektor pertanian. Namun hingga berita ini dipublikasikan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Menanggapi persoalan tersebut, Yolanda Mambu mengakui bahwa kelangkaan solar subsidi selama ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha penggilingan padi.
“Memang selama ini kelangkaan BBM solar sangat dirasakan oleh petani dan nelayan. Bahkan saya melihat petani, nelayan, maupun pelaku usaha penggilingan padi terpaksa membeli solar dari penjual dengan harga yang cukup tinggi karena tidak mendapatkan jatah solar di SPBU Pertamina,” ujar Yolanda, Sabtu (27/6/2026).
Menurut Yolanda, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, khususnya dinas teknis yang membidangi sektor pertanian, harus memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar berpihak kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.Ia menegaskan, solar subsidi harus diprioritaskan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, bukan justru diduga dikuasai oleh pihak-pihak yang memanfaatkan jeriken untuk kepentingan di luar peruntukannya.
“Saya meminta agar SPBU yang terbukti bermain dalam pendistribusian solar subsidi ditindak tegas, apalagi jika lebih mengutamakan pengisian jeriken yang diduga untuk kepentingan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sementara petani dan nelayan justru kesulitan memperoleh solar,” tegasnya.
Selain meminta penindakan terhadap SPBU yang terbukti melanggar aturan, Yolanda juga mendorong adanya pengawasan langsung dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait pada setiap jadwal penyaluran BBM subsidi.
“Harapan saya, pada saat jadwal pengisian BBM di SPBU ada aparat yang mengawasi sehingga penyaluran BBM subsidi dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam mekanisme penerbitan barcode BBM subsidi untuk sektor pertanian.
Seorang petani yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku menduga barcode solar subsidi tetap diterbitkan tidak hanya pada musim tanam dan musim panen, tetapi juga ketika tanaman memasuki masa pemeliharaan, saat kebutuhan penggunaan solar relatif sangat kecil.
“Pada masa pemeliharaan sebenarnya penggunaan solar sangat sedikit. Namun barcode tetap diterbitkan. Kami menduga barcode tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat,” ungkapnya.
Ia juga menduga rekomendasi penerbitan barcode tidak seluruhnya melalui mekanisme di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian, melainkan langsung diterbitkan oleh dinas terkait. Dugaan tersebut dinilai perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum maupun instansi pengawas untuk memastikan seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik itu berpotensi melanggar prinsip penyaluran BBM subsidi yang mengharuskan distribusi dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Penyalahgunaan barcode juga berpotensi merugikan petani dan nelayan yang menjadi sasaran utama program subsidi pemerintah.
Seiring terus bermunculannya berbagai dugaan di lapangan, masyarakat berharap aparat penegak hukum, Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi pengawas segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap rantai distribusi solar subsidi, termasuk mekanisme penerbitan barcode sektor pertanian.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan sekaligus memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang berhak sesuai ketentuan.
