Parimo, Updatesulawesi.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Arifin Daeng Palalo, melontarkan kritik terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat Kecamatan Moutong. Sorotan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Senin (6/7/2026), saat membahas laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan laporan Panitia Khusus (Pansus).
Dalam penyampaiannya, Arifin menegaskan bahwa seluruh persoalan yang diangkat merupakan aspirasi masyarakat yang diterimanya sebagai wakil rakyat. Ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM, hingga dampak aktivitas pertambangan terhadap pembangunan daerah.
Sorotan utama Arifin tertuju pada pelayanan kesehatan di Kecamatan Moutong. Menurutnya, hingga kini masyarakat belum merasakan peningkatan layanan kesehatan, termasuk pengembangan Rumah Sakit Moutong yang sebelumnya pernah disampaikan sebagai salah satu program pemerintah daerah.
Ia menilai kemampuan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut masih terbatas sehingga pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut harus dirujuk ke Rumah Sakit Anuntaloko Parigi.
Sebagai contoh, Arifin mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada malam sebelumnya, ketika ambulans yang mengantar jenazah warga Moutong dari Rumah Sakit Anuntaloko Parigi ke kampung halamannya kehabisan bahan bakar di Desa Pangi-Sail Tomini.
“Kejadian seperti ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terulang. Pelayanan kesehatan, termasuk dukungan operasional ambulans, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain pelayanan kesehatan, Arifin juga menyoroti implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru disahkan DPRD. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengaku didatangi petugas untuk penarikan pajak, padahal usaha mereka baru mulai berjalan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai objek pajak, mekanisme pemungutan, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi pelaku usaha.
“Pemerintah daerah perlu memberikan edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh agar masyarakat memahami aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun kesan memberatkan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Arifin juga mempertanyakan kontribusi sektor pertambangan emas terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong. Menurutnya, aktivitas pertambangan yang berlangsung di daerah seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Ia menilai kondisi di Kecamatan Moutong justru masih jauh dari harapan. Selain infrastruktur jalan yang rusak, masyarakat juga menghadapi persoalan tempat pemakaman umum yang sering tergenang air sehingga menyulitkan proses pemakaman.
“Ketika menggali liang kubur, baru satu cangkul sudah keluar air. Kondisi ini sudah tidak layak dan membutuhkan perhatian pemerintah daerah,” ungkapnya.
Di akhir penyampaiannya, Arifin berharap Bupati Parigi Moutong dapat lebih sering menghadiri rapat-rapat paripurna DPRD agar dapat mendengar langsung berbagai aspirasi yang disampaikan para wakil rakyat.
Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam forum legislatif menjadi bagian penting dari upaya membangun komunikasi yang efektif sekaligus memastikan setiap persoalan masyarakat memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang nyata dari pemerintah daerah.
