Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat upaya mitigasi bencana dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang mitigasi bencana hidrometeorologi basah, gempa bumi, dan potensi likuifaksi. Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPBD Parigi Moutong, Rabu (22/07), menghadirkan para ahli dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Global Atmosphere Watch (GAW) Lore Lindu Bariri Palu, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM.
FGD dipimpin langsung Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Rivai, dan diikuti unsur TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, Palang Merah Indonesia (PMI), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Moh. Rivai menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana yang terus meningkat di wilayah Parigi Moutong.
Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir daerah tersebut menghadapi serangkaian bencana hidrometeorologi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
“FGD ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah mitigasi yang lebih efektif agar risiko bencana dapat diminimalkan,” ujarnya.
Moh. Rivai mengungkapkan, cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Bolano, Bolano Lambunu, Parigi Barat, Torue, hingga Kasimbar.
Banjir yang melanda 13 desa di lima kecamatan mengakibatkan kerusakan infrastruktur, termasuk jembatan di Kecamatan Parigi Barat, serta merendam areal pertanian masyarakat di Desa Dolago Padang, Masari, dan Lebagu. Sementara di wilayah selatan, banjir juga menerjang Desa Purwosari, Tolai Barat, Tolai Timur, dan Desa Tolai.
BPBD bersama TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan instansi terkait telah melakukan berbagai penanganan darurat, mulai dari menutup tanggul yang jebol, pemasangan bronjong, hingga perbaikan infrastruktur yang rusak.
Di Desa Laemanta Utara, Kecamatan Kasimbar, banjir bahkan menyebabkan sekitar 70 kepala keluarga kesulitan memperoleh air bersih akibat rusaknya jaringan PAMSIMAS karena erosi, sementara 11 kepala keluarga terdampak langsung oleh genangan banjir.
Sebagai langkah cepat, BPBD bersama PMI menyalurkan bantuan air bersih sekaligus memperbaiki jaringan perpipaan yang mengalami kerusakan.
Tak hanya banjir, cuaca ekstrem yang disertai gelombang tinggi juga merusak rumah-rumah warga di kawasan pesisir, seperti Desa Pinotu, Desa Sidoan, Ambesia Selatan Mekar, Desa Siafu, hingga beberapa desa di Kecamatan Tinombo. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian dapur rumah akibat abrasi dan hempasan gelombang laut.
Menurut Moh. Rivai, panjangnya garis pantai Kabupaten Parigi Moutong menjadikan kawasan pesisir memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap abrasi dan gelombang ekstrem sehingga diperlukan penguatan sistem mitigasi berbasis masyarakat.
Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Moh. Fathan, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, hujan ekstrem, kekeringan, maupun gelombang tinggi.
Berdasarkan hasil analisis BMKG yang telah diverifikasi bersama BPBD, sejak Januari hingga Juli 2026 tercatat 19 kejadian bencana hidrometeorologi di Kabupaten Parigi Moutong. Mayoritas berupa banjir, angin kencang, tanah longsor, dan gelombang tinggi.
Ia menilai tingginya risiko banjir tidak semata dipengaruhi oleh curah hujan, tetapi juga tingkat kerentanan wilayah dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Sebagai contoh, Desa Torue mengalami dua kali banjir dalam satu bulan meski curah hujan hanya berkisar 70 milimeter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik wilayah menjadi faktor penting yang harus diantisipasi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan sistem peringatan dini, serta penyediaan infrastruktur pendukung.
Moh. Fathan juga mengungkapkan bahwa hingga kini Kabupaten Parigi Moutong belum memiliki stasiun meteorologi sendiri sehingga pemantauan cuaca masih mengandalkan Stasiun Meteorologi Mutiara SIS Al-Jufri Palu.
Sementara itu, narasumber dari PVMBG, Dr. Supartoyo, S.T., M.T., memaparkan bahwa Kabupaten Parigi Moutong memiliki sejarah panjang aktivitas kegempaan.
Berdasarkan catatan historis, wilayah ini pernah mengalami gempa besar pada 1910 dan 1938 yang diduga memicu tsunami. Namun, menurutnya, mekanisme pembangkit tsunami di wilayah Parigi Moutong masih memerlukan penelitian lebih lanjut karena karakteristik geologinya berbeda dengan kawasan yang berhadapan langsung dengan zona subduksi.
Ia menambahkan, ancaman gempa di Parigi Moutong tidak hanya berupa guncangan, tetapi juga berpotensi memicu tanah longsor dan likuifaksi.
Fenomena likuifaksi pernah terjadi saat gempa berkekuatan Magnitudo 5,8 pada 1995, yang berdampak di sejumlah wilayah seperti Desa Sausu, Mekarsari, Baliara, Tolai, dan Torue.
Menurut Dr. Supartoyo, wilayah-wilayah tersebut perlu menjadi prioritas dalam pemetaan risiko kebencanaan dan penyusunan kebijakan tata ruang agar pembangunan di masa depan lebih memperhatikan aspek mitigasi.
Ia juga menyinggung gempa Palu–Sigi–Donggala–Parigi Moutong tahun 2018 yang memunculkan hampir seluruh jenis bahaya ikutan gempa, termasuk likuifaksi, serta memaparkan hasil pengamatan awal terhadap gempa yang terjadi pada 2026 sebagai bagian dari penguatan basis data kebencanaan.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta membangun kolaborasi bersama BMKG, PVMBG, GAW, TNI/Polri, pemerintah desa, hingga organisasi kemasyarakatan dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Hasil diskusi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan strategi mitigasi yang lebih komprehensif, mulai dari penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga penyempurnaan kebijakan penataan ruang berbasis risiko bencana, sehingga Kabupaten Parigi Moutong semakin tangguh menghadapi ancaman banjir, gempa bumi, maupun potensi likuifaksi di masa mendatang.
