Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai mematangkan persiapan menghadapi Penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Persiapan tersebut diawali melalui rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, di Ruang Rapat Sekda, Senin (10/8/2026).
Rapat perdana ini menjadi langkah awal Pemkab Parigi Moutong untuk memastikan seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi secara terukur, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah perangkat daerah terkait turut hadir, di antaranya Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RS Anuntaloko, RS Raja Tombolotutu, RS Buluye Napoae, Dinas PUPRP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Dalam arahannya, Zulfinasran menekankan bahwa persiapan penilaian tidak boleh dilakukan secara parsial. Setiap OPD memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan data, dokumen serta capaian program yang menjadi indikator penilaian tersedia secara lengkap dan sesuai kondisi di lapangan.
Menurutnya, rapat tersebut tidak hanya bertujuan membagi tugas, tetapi juga menyamakan persepsi antarinstansi mengenai indikator yang harus dipenuhi.
“Penilaian ini bukan sekadar ajang pencapaian, melainkan sarana evaluasi menyeluruh atas kinerja kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Zulfinasran.
Ia meminta seluruh instansi bekerja secara sinergis, tidak menunggu hingga batas akhir penilaian untuk melengkapi kebutuhan administrasi. Setiap data dan dokumen pendukung harus disiapkan secara tepat waktu, akurat dan memiliki keterkaitan yang jelas dengan capaian kinerja masing-masing perangkat daerah.
“Seluruh instansi yang hadir diminta bekerja secara sinergis, melengkapi data dan dokumen pendukung secara tepat waktu, serta memastikan setiap capaian yang diserahkan sesuai dengan realitas pelaksanaan di lapangan,” lanjutnya.
Zulfinasran menegaskan, apresiasi pemerintah daerah berprestasi seharusnya tidak dimaknai semata-mata sebagai upaya mengejar penghargaan.
Lebih dari itu, proses penilaian dapat menjadi momentum bagi Pemkab Parigi Moutong untuk mengukur kembali kualitas penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas program, kualitas pelayanan publik serta sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh OPD diminta tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga memastikan setiap data yang disampaikan menggambarkan capaian nyata.
Selanjutnya, masing-masing instansi diminta segera menyusun dan melengkapi dokumen sesuai indikator penilaian yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinasi lintas sektor juga akan diperkuat untuk menghindari adanya data yang tidak sinkron maupun dokumen pendukung yang belum terpenuhi.
Melalui persiapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan seluruh proses penilaian dapat dihadapi secara lebih terstruktur, transparan dan akuntabel.
Pemkab Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk menyajikan kinerja terbaik sekaligus menjadikan proses penilaian sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
