
Parimo, Updatesulawesi.id – Anggota DPR/MPR RI, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si., mengajak masyarakat memperkuat pemahaman tentang peran, fungsi, dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam menjaga konstitusi, kedaulatan rakyat, serta persatuan bangsa.
Ajakan tersebut disampaikan Longki Djanggola saat membuka kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang berlangsung di Aula Kolam Namiki, Desa Bambalemo, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”.
Sarasehan ini menghadirkan Dr. Sahran Raden, S.Ag., M.H., sebagai narasumber serta diikuti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Longki menegaskan bahwa MPR RI memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, MPR bukan sekadar lembaga negara, tetapi juga menjadi representasi semangat kebangsaan yang mempersatukan masyarakat dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang beragam.
Ia menyebut konsep MPR sebagai rumah kebangsaan harus dimaknai sebagai ruang bersama untuk merawat persatuan dan memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Selain itu, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional, MPR RI juga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila.
Longki menjelaskan, kedudukan dan kewenangan MPR telah diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam menjalankan kewenangannya, MPR merupakan lembaga negara yang memiliki legitimasi demokratis melalui mekanisme perwakilan rakyat dan daerah.
Karena itu, menurutnya, ruang dialog antara MPR dan masyarakat perlu terus diperkuat, termasuk dengan melibatkan kelompok pemuda, akademisi, tokoh agama, perempuan, serta berbagai elemen masyarakat di daerah.
“Daulat rakyat adalah ruh demokrasi Indonesia, sedangkan konstitusi merupakan pedoman sekaligus batas bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dijalankan melalui prosedur formal, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan, menghormati perbedaan, menjunjung tinggi hukum, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.
Melalui sarasehan tersebut, Longki berharap masyarakat tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai tugas dan kewenangan MPR RI, tetapi juga semakin memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan nasional dan memperkuat komitmen kebangsaan.
Menurutnya, tantangan global yang terus berkembang harus dihadapi dengan tetap mempertahankan jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada kesempatan itu, Longki turut menyampaikan apresiasi kepada narasumber Dr. Sahran Raden atas kesediaannya berbagi pengetahuan dalam kegiatan tersebut. Ia juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam sarasehan.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi ruang pertukaran gagasan yang konstruktif sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.
















