Parimo, Updatesulawesi.id – Perubahan mekanisme penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar melalui SPBU Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, membawa harapan baru bagi kelompok tani. Di satu sisi, petani mengaku lebih terbantu karena BBM yang diterima sesuai dengan kuota pada barcode. Di sisi lain, sejumlah pengantri atau mitra petani merasa perubahan tersebut berdampak terhadap mata pencaharian mereka.
Situasi ini mendorong Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong untuk memediasi kedua pihak guna mencari solusi agar penyaluran BBM berjalan tertib, tepat sasaran, dan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang selama ini terlibat.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPHP Parigi Moutong, Supriadin, mengatakan perubahan mekanisme tersebut berawal dari kebijakan pihak SPBU Kampal yang memberikan kewenangan kepada Dinas TPHP dan Dinas Perikanan untuk mengawal pendistribusian BBM kepada kelompok tani.
Supriadin menyampaikan hal itu saat ditemui media pada Selasa (13/10/2026), ketika melakukan pengawalan distribusi BBM berbarcode di SPBU Kampal.
Ia menjelaskan, sebelum mekanisme baru diterapkan, pengambilan dan pengantaran BBM banyak dilakukan oleh pengantri yang mendapat kuasa dari kelompok tani. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul keluhan dari petani karena BBM yang diambil terkadang tidak diterima sesuai harapan.
“Tujuan kebijakan ini baik, agar BBM yang disalurkan benar-benar sampai kepada petani. Alhamdulillah, setelah ada formulasi baru dari pihak SPBU Kampal dan kami ikut mengawal distribusinya, petani merasa sangat terbantu,” ujar Supriadin.
Perubahan mekanisme tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah kelompok tani di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan.
Ketua Kelompok Tani Dota Singgani I, Fadlan, menyampaikan rasa syukur karena penyaluran BBM bersubsidi jenis solar yang diterima kelompoknya kini dinilai lebih sesuai dengan kuota yang tertera pada barcode.
Menurutnya, kepastian jumlah BBM yang diterima menjadi hal penting bagi petani untuk menunjang aktivitas pertanian, terutama ketika bahan bakar dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan di lapangan.
“Kami terima sesuai dengan barcode yang dikeluarkan. Berapa yang dikeluarkan, delapan atau lima belas, itu yang kami terima. Kami senang dan bersyukur karena sudah sesuai harapan,” kata Fadlan.
Ia berharap mekanisme penyaluran yang dinilai lebih tertib tersebut dapat terus dipertahankan agar kebutuhan BBM kelompok tani terpenuhi secara berkelanjutan.
Hal senada disampaikan Ketua Kelompok Tani Dota Singgani II, Abdul Farid. Ia menilai penyaluran BBM saat ini lebih baik dan teratur dibandingkan periode sebelumnya.
Abdul Farid mengungkapkan, sebelumnya pengambilan BBM yang dipercayakan kepada pihak lain kerap tidak berjalan sesuai harapan petani. Kondisi tersebut membuat kelompok tani kesulitan memastikan jumlah BBM yang diterima.
“Kalau dulu belum seperti ini. Masih dipercayakan kepada orang yang dikuasakan. Ketika datang ke sini, kadang tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Tapi sekarang, kami sudah puas,” ujarnya.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Dinas TPHP dan instansi terkait atas pengawalan distribusi BBM yang dinilai membantu kebutuhan petani. Ia juga berharap perbaikan tersebut tidak hanya berlangsung sementara, tetapi terus dijaga agar aktivitas pertanian di Desa Tindaki berjalan lancar.
Di balik respons positif petani, perubahan mekanisme penyaluran BBM juga memunculkan keberatan dari sejumlah pengantri yang sebelumnya membantu pengambilan dan pengantaran BBM kepada kelompok tani.
Supriadin mengatakan, sebagian pengantri merasa peran mereka berkurang setelah mekanisme baru diterapkan. Mereka menilai perubahan tersebut turut memengaruhi mata pencaharian yang selama ini diperoleh dari aktivitas membantu petani.
Menanggapi kondisi itu, Dinas TPHP memfasilitasi pertemuan antara kelompok tani dan para pengantri atau mitra petani pada 11 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengarkan kepentingan kedua belah pihak sekaligus mencari pola distribusi yang dapat diterima bersama tanpa mengabaikan tujuan utama penyaluran BBM bersubsidi.
“Kami mempertemukan petani dengan pengantri atau mitra petani untuk membicarakan bagaimana baiknya. Kami ingin mencari solusi agar distribusi tetap berjalan dengan baik dan pengawasannya lebih mudah,” jelas Supriadin.
Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati mekanisme distribusi satu pintu menggunakan satu armada pengangkut. BBM yang telah diambil kemudian disalurkan kepada kelompok tani penerima dengan pengawasan pihak terkait.
Menurut Supriadin, sistem tersebut dipilih agar pendistribusian lebih mudah dipantau dibandingkan jika setiap pengantri mengantarkan BBM secara terpisah ke kelompok tani.
Meski demikian, persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya komunikasi antara petani, mitra pengangkut, pengelola SPBU, dan pemerintah daerah. Perubahan tata kelola distribusi perlu diiringi koordinasi yang baik agar upaya memperbaiki ketepatan sasaran tidak berkembang menjadi persoalan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat.
Supriadin menyebutkan, saat ini terdapat 86 kelompok tani di wilayah Parigi Selatan yang terdaftar dalam pendistribusian BBM melalui SPBU Kampal. Ia juga menyampaikan kuota sebanyak 80 galon per pasokan yang diberikan kepada pihak SPBU.
Dinas TPHP bersama Satgas turut mengawasi proses distribusi, termasuk mengawal BBM hingga tiba di kelompok tani penerima.
Ia berharap mekanisme yang diterapkan di SPBU Kampal dapat menjadi contoh bagi SPBU lain di Kabupaten Parigi Moutong, sehingga penyaluran BBM untuk sektor pertanian semakin terkontrol dan tepat sasaran.
Bagi petani, kelancaran pasokan BBM berarti dukungan bagi kegiatan pertanian mereka. Sementara bagi pengantri atau mitra petani, perubahan mekanisme distribusi menjadi persoalan yang perlu dibicarakan agar kepentingan ekonomi mereka juga mendapat perhatian.
Karena itu, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari kelancaran penyaluran BBM, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak membangun sistem distribusi yang transparan, adil, dan berkelanjutan.
Dengan pengawasan yang konsisten serta komunikasi yang terbuka, penyaluran BBM bersubsidi diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi petani tanpa mengabaikan pentingnya penyelesaian persoalan yang dirasakan pihak lain.
