Parimo, Updatesulawesi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berencana melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari persiapan perencanaan pembangunan tahun 2027.
Evaluasi tersebut akan melihat pelaksanaan program selama dua tahun berjalan, yakni 2025 dan 2026, sekaligus menilai apakah diperlukan perubahan terhadap dokumen perencanaan daerah.
Plt. Sekretaris Bappelitbangda Parigi Moutong, Ikbal Karim, mengatakan bahwa rencana perubahan RPJMD masih bergantung pada hasil evaluasi dan rekomendasi yang nantinya diperoleh pemerintah daerah.
“Kalau rekomendasi hasil evaluasi menyatakan perlu dilakukan perubahan, tentu akan kita ubah. Tetapi kalau tidak ada hal substansial yang harus diperbaiki, kemungkinan kita tetap bertahan dengan dokumen yang sudah ada,” jelas Ikbal.
Ia menyebutkan, kebijakan pembangunan dalam RPJMD saat ini pada dasarnya telah mengakomodasi berbagai janji kampanye kepala daerah yang diterjemahkan ke dalam bahasa perencanaan pemerintahan.
Namun, penyederhanaan sejumlah rumusan kebijakan juga menjadi perhatian agar dokumen tersebut lebih mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.
Selain evaluasi RPJMD, Bappelitbangda juga mencermati rencana perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ikbal mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi mengenai kemungkinan sebagian pembiayaan PPPK daerah ditanggung pemerintah pusat.
Meski demikian, hingga saat ini pihaknya belum menerima dasar kebijakan formal yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun penyesuaian anggaran.
“Secara formal kita belum menerima kebijakan tersebut, apakah sudah dituangkan dalam surat edaran atau peraturan presiden. Jadi, dari aspek perencanaan kita masih menunggu kepastian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila kebijakan tersebut nantinya resmi diberlakukan, pemerintah daerah berpeluang melakukan penyesuaian terhadap rancangan APBD 2027.
Penyesuaian itu diperlukan agar alokasi anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk pembiayaan PPPK dapat disesuaikan berdasarkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.
Di samping persoalan pembiayaan PPPK, perencanaan 2027 juga akan memperhatikan arah kebijakan nasional, termasuk penguatan mitigasi bencana.
Ikbal menyebutkan, aspek mitigasi sebenarnya telah masuk dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah. Namun, kemungkinan penambahan alokasi anggaran maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan kepala daerah.
“Kalau rencana secara umum, mitigasi itu sudah ada dalam perencanaan. Tetapi kalau ada instruksi untuk penambahan alokasi sumber daya maupun peningkatan kapasitas SDM, tentu masih akan kita komunikasikan lagi,” ungkapnya.
Menurutnya, penyusunan perencanaan pembangunan 2027 tetap berpedoman pada RKPD dengan memperhatikan hasil evaluasi, kebijakan nasional, serta kebutuhan daerah.
Bappelitbangda berharap seluruh penyesuaian tersebut dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
